Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Christina Aryani mengajak masyarakat turut dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai.
"Sebagai bangsa besar marilah bersama-sama kita sambut pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden besok dengan khidmat," kata Christina, Jumat, 18 Oktober 2019.
Christina mengatakan, proses pemilu memiliki tahapan yang semuanya telah berlangsung dengan baik dan menjadi ruang konstitusional seluruh masyarakat. Kemudian pengambilan sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai.
"Mari kita sambut bersama pelantikan Jokowi-Ma'ruf dengan suka cita," kata Christina.
Disisi lain, kata dia, ketika terdapat masyarakat yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi di tengah jalannya pelantikan sangat berpotensi disusupi kepentingan pihak lain.
"Sepengetahuan saya, aksi unjuk rasa tidak akan mendapatkan izin. Ini diskresi kepolisian yang menurut saya tepat diambil semata-mata untuk mencegah penyusupan dalam demo yang kita paham betul sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan perihal pengaman ekstra tebal di area ring 1 dan 2 gedung DPR, MPR, dan DPD pada saat acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober mendatang. Menurut Puan, pengamanan merupakan dari tanggung jawab negara untuk memastikan jalannya acara pelantikan secara aman dan tertib.
Sehingga bukan hanya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang mungkin saja terjadi. Memang, kata Puan, antisipasi ancaman ini menjadi tanggung jawab utama institusi intelijen. Namun, Puan enggan membeberkan secara pasti apakah memang ada ancaman tertentu yang didapat pihak intelijen terkait acara pelantikan nanti.
Menurut Puan, antisipasi pengamanan memang harus dilakukan dengan ekstra ketat. Hal itu juga akan memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bahwa Indonesia negara aman.
Menurut Puan, jika memang pihak intelijen mendapat info tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.
"Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak boleh terdeteksi walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi," kata Puan.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Christina Aryani mengajak masyarakat turut dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai.
"Sebagai bangsa besar marilah bersama-sama kita sambut pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden besok dengan khidmat," kata Christina, Jumat, 18 Oktober 2019.
Christina mengatakan, proses pemilu memiliki tahapan yang semuanya telah berlangsung dengan baik dan menjadi ruang konstitusional seluruh masyarakat. Kemudian pengambilan sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai.
"Mari kita sambut bersama pelantikan Jokowi-Ma'ruf dengan suka cita," kata Christina.
Disisi lain, kata dia, ketika terdapat masyarakat yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi di tengah jalannya pelantikan sangat berpotensi disusupi kepentingan pihak lain.
"Sepengetahuan saya, aksi unjuk rasa tidak akan mendapatkan izin. Ini diskresi kepolisian yang menurut saya tepat diambil semata-mata untuk mencegah penyusupan dalam demo yang kita paham betul sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan perihal pengaman ekstra tebal di area ring 1 dan 2 gedung DPR, MPR, dan DPD pada saat acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober mendatang. Menurut Puan, pengamanan merupakan dari tanggung jawab negara untuk memastikan jalannya acara pelantikan secara aman dan tertib.
Sehingga bukan hanya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang mungkin saja terjadi. Memang, kata Puan, antisipasi ancaman ini menjadi tanggung jawab utama institusi intelijen. Namun, Puan enggan membeberkan secara pasti apakah memang ada ancaman tertentu yang didapat pihak intelijen terkait acara pelantikan nanti.
Menurut Puan, antisipasi pengamanan memang harus dilakukan dengan ekstra ketat. Hal itu juga akan memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bahwa Indonesia negara aman.
Menurut Puan, jika memang pihak intelijen mendapat info tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.
"Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak boleh terdeteksi walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi," kata Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
