medcom.id, Jakarta: Para pelaku usaha mengeluh kesulitan memperoleh bahan baku impor akibat adanya aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang belum tersosialisasikan dengan baik. Hal tersebut diyakini akan mengancam kegiatan produksi dan mengganggu perekonomian nasional.
Salah satu perusahaan yang mengeluhkan kondisi ini adalah PT Cheil Jedang Indonesia (CJI). CJI bergerak di bidang produksi asam amino. Menurut Direktur PT CJI, Agus Sutijono, sulitnya memperoleh bahan baku impor jenis asam sulfat bakal mengancam kegiatan produski dalam negeri.
Aturan yang dikeluhkan tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 yang direvisi dengan peraturan Nomor 19/M-IND/PER/4/2014. Aturan baru berlaku mulai 12 Juni 2014.
"Waktu antara keluarnya peraturan, akhir Desember 2013, dengan deadline 12 Juni 2014 sangat sempit. Apalagi kami justru mendapatkan informasi ini dari simpang siur berita dan bukan dari sosialisasi resmi. Aturan ini sungguh sangat memberatkan," kata Agus Sutijono di Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Menurutnya, PT CJI memerlukan asam sulfat 7.500 ton per bulan. Kebutuhan itu tidak mampu dipasok produsen lokal. Regulator juga tidak sigap menyiapkan perangkat peraturan guna mendukung pelaksanaan di lapangan. Peraturan teknis baru keluar 23 Mei 2014. Laboratorium penguji juga belum ditetapkan.
"Kedua hal ini jadi biang ketidaksiapan dari pihak perusahaan dalam menyiapkan data dan dokumen. Serta kebingungan di pihak lembaga yang berada dalam naungan Kementerian Perindustrian seperti LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) dalam melakukan proses registrasi SNI," jelas Agus.
Untuk mendapatkan SNI, jelas Agus, perusahaan dihadapkan pada persoalan teknis birokrasi dan durasi terbit SPPT SNI yang memakan waktu tiga bulan lebih. Jika sampai batas waktu itu perusahaan belum mengantongi SNI, dapat dipastikan perusahaan tidak dapat melakukan impor untuk kebutuhan produksi.
"Kami berharap, pemerintah mau mengerti kendala yang kami hadapi. Karena ini mengancam produksi dan tentunya berkaitan dengan nasib 3.000 lebih karyawan kami khususnya di Jawa Timur. Jika tidak mendapatkan pasokan bahan baku, tentu kami dalam waktu dekat bisa berhenti beroperasi," kata Agus.
medcom.id, Jakarta: Para pelaku usaha mengeluh kesulitan memperoleh bahan baku impor akibat adanya aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang belum tersosialisasikan dengan baik. Hal tersebut diyakini akan mengancam kegiatan produksi dan mengganggu perekonomian nasional.
Salah satu perusahaan yang mengeluhkan kondisi ini adalah PT Cheil Jedang Indonesia (CJI). CJI bergerak di bidang produksi asam amino. Menurut Direktur PT CJI, Agus Sutijono, sulitnya memperoleh bahan baku impor jenis asam sulfat bakal mengancam kegiatan produski dalam negeri.
Aturan yang dikeluhkan tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 yang direvisi dengan peraturan Nomor 19/M-IND/PER/4/2014. Aturan baru berlaku mulai 12 Juni 2014.
"Waktu antara keluarnya peraturan, akhir Desember 2013, dengan deadline 12 Juni 2014 sangat sempit. Apalagi kami justru mendapatkan informasi ini dari simpang siur berita dan bukan dari sosialisasi resmi. Aturan ini sungguh sangat memberatkan," kata Agus Sutijono di Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Menurutnya, PT CJI memerlukan asam sulfat 7.500 ton per bulan. Kebutuhan itu tidak mampu dipasok produsen lokal. Regulator juga tidak sigap menyiapkan perangkat peraturan guna mendukung pelaksanaan di lapangan. Peraturan teknis baru keluar 23 Mei 2014. Laboratorium penguji juga belum ditetapkan.
"Kedua hal ini jadi biang ketidaksiapan dari pihak perusahaan dalam menyiapkan data dan dokumen. Serta kebingungan di pihak lembaga yang berada dalam naungan Kementerian Perindustrian seperti LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) dalam melakukan proses registrasi SNI," jelas Agus.
Untuk mendapatkan SNI, jelas Agus, perusahaan dihadapkan pada persoalan teknis birokrasi dan durasi terbit SPPT SNI yang memakan waktu tiga bulan lebih. Jika sampai batas waktu itu perusahaan belum mengantongi SNI, dapat dipastikan perusahaan tidak dapat melakukan impor untuk kebutuhan produksi.
"Kami berharap, pemerintah mau mengerti kendala yang kami hadapi. Karena ini mengancam produksi dan tentunya berkaitan dengan nasib 3.000 lebih karyawan kami khususnya di Jawa Timur. Jika tidak mendapatkan pasokan bahan baku, tentu kami dalam waktu dekat bisa berhenti beroperasi," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
