medcom.id, Jakarta: Indonesia belum bisa memenuhi hak kaum difabel. Bahkan, bukan cuma hak yang jadi soal, banyak pula masyarakat menganggap penyadang disabilitas sebagai kelompok lemah, terbelakang dan tak bisa mandiri.
Hal itulah yang menjadi fokus diskusi Organisasi Penyandang Disabilitas Indoneisia (OPD). ODP dan beberapa organisasi disabilitas lainnya berkumpul untuk mengajukan masukan rencana aksi regional untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR).
"Masih banyak diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas. Mulai dari kebijakan pemerintahan hingga fasilitas publik," kata Wakil ASEAN Intergorvernmental Commision on Human Right (AICHR) untuk Indonesia Dinna Wisnu di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).
Tak hanya itu, Dinna menyebut, beberapa bentuk diskriminasi lainnya juga kerap diterima kaum disabilitas. Seperti penolakan di lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat. "Kebanyakan masyarakat kita masih menganggap mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal, mereka memiliki kemampuan yang sama dengan yang lain," ujar Dinna.
Penasihat HAM Penyandang Disabilitas dari General Election Netwirk for Disabilily Access (AGENDA) Tolhas Damanik berharap, acara 'Rencana Aksi Regional, Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Komunitas ASEAN' bisa memenuhi seluruh hak penyandang disabilitas.
"Kami bekerjasama denga AICHR untuk mendorong upaya pengarusutamaan hak-hak mereka di tingkat nasional dan ASEAN," ungkapnya.
Tolhas menyampaikan, hasil dari pertemuan ini akan digabungkan dengan masukan penyandang disabilitas dari negara ASEAN lainnya. Ia ingin, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia segera terwujud.
medcom.id, Jakarta: Indonesia belum bisa memenuhi hak kaum difabel. Bahkan, bukan cuma hak yang jadi soal, banyak pula masyarakat menganggap penyadang disabilitas sebagai kelompok lemah, terbelakang dan tak bisa mandiri.
Hal itulah yang menjadi fokus diskusi Organisasi Penyandang Disabilitas Indoneisia (OPD). ODP dan beberapa organisasi disabilitas lainnya berkumpul untuk mengajukan masukan rencana aksi regional untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR).
"Masih banyak diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas. Mulai dari kebijakan pemerintahan hingga fasilitas publik," kata Wakil ASEAN Intergorvernmental Commision on Human Right (AICHR) untuk Indonesia Dinna Wisnu di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).
Tak hanya itu, Dinna menyebut, beberapa bentuk diskriminasi lainnya juga kerap diterima kaum disabilitas. Seperti penolakan di lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat. "Kebanyakan masyarakat kita masih menganggap mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal, mereka memiliki kemampuan yang sama dengan yang lain," ujar Dinna.
Penasihat HAM Penyandang Disabilitas dari General Election Netwirk for Disabilily Access (AGENDA) Tolhas Damanik berharap, acara 'Rencana Aksi Regional, Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Komunitas ASEAN' bisa memenuhi seluruh hak penyandang disabilitas.
"Kami bekerjasama denga AICHR untuk mendorong upaya pengarusutamaan hak-hak mereka di tingkat nasional dan ASEAN," ungkapnya.
Tolhas menyampaikan, hasil dari pertemuan ini akan digabungkan dengan masukan penyandang disabilitas dari negara ASEAN lainnya. Ia ingin, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia segera terwujud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
