Kondisi Ade Armando usai dikeroyok saat unjuk rasa di depan Gedung DPR. Medcom.id
Kondisi Ade Armando usai dikeroyok saat unjuk rasa di depan Gedung DPR. Medcom.id

Polarisasi Masyarakat Disebut Jadi Pemicu Pengeroyokan Ade Armando

Nasional Penganiayaan Pengeroyokan Ade Armando Ade Armando Babak Belur
Juven Martua Sitompul • 18 April 2022 06:14
Jakarta: Polarisasi masyarakat di Tanah Air dinilai sudah memprihatinkan. Polarisasi masyarakat bahkan membuat gesekan antarkelompok yang berbeda pandangan politik, salah satunya pengeroyokan terhadap Ade Armando.
 
"Kami prihatin terhadap kondisi politik bangsa saat ini yang cenderung panas," kata Sekretaris Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Dhachri Oskandar, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Minggu, 17 April 2022.
 
Dia berharap polarisasi masyarakat yang terjadi saat ini tidak berlanjut hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dhachri mengaku khawatir polarisasi masyarakat bakal berlanjut jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau terjadi pertarungan Ganjar Anies saat Pilpres 2024 mendatang saya yakin akan terbentuk polarisasi yang semakin tajam lagi di masyarakat kita. Cebong kadrun akan berulang lagi dan itu bisa berakibat buruk bagi bangsa ini," kata dia.
 
Dhachri menilai Prabowo Subianto merupakan jalan tengah menghentikan polarisasi masyarakat yang terjadi selama ini. Prabowo diklaim telah membuktikan keinginannya untuk menyatukan masyarakat dengan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Beliau telah membuktikan dengan masuk ke kabinet Pak Jokowi untuk kepentingan bangsa guna meredam polarisasi cebong kadrun yang populer saat itu. Prabowo Subianto adalah tokoh yang bisa merangkul atau mewakili semua golongan masyarakat yang terpolarisasi tadi," kata dia.
 
Baca: Insiden Ade Armando, Gusdurian: Pelaku Minim Berpikir Kritis
 
Di sisi lain, dia menyinggung soal minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Padahal, kata dia, negara telah bersepakat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan akan memenuhi keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan kuota 30 persen.
 
Dhachri mengatakan tokoh perempuan di dunia politik sangat diperlukan untuk membangun kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan di Indonesia. Kehadiran tokoh perempuan di kancah politik nasional sangat penting sebagai pengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan merespons masalah utama yang dihadapi perempuan.
 
Dia menyebut Ketua DPR Puan Maharani merupakan tokoh perempuan nasional yang harus dipertimbangkan dalam dunia politik Tanah Air. Menurut dia, Puan mempunyai kemampuan dan pengalaman yang mumpuni.
 
"Puan Maharani adalah tokoh perempuan nasional yang kita miliki saat ini untuk mewujudkan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial," ucapnya.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif