Pengamat: Perbedaan Quick Count Cederai Kaidah Survei

medcom.id, Depok: Direktur Lingkar Studi Efokus Rizal E Halim mengatakan perbedaan hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei beberapa saat setelah pencoblosan Pilpres 9 Juli 2014 usai, telah mencederai kaidah dan etika penyelenggaraan survei. "Setidaknya tiga hal mendasar yang perlu dikritisi dari quick count Pilpres 2014," kata Rizal yang juga peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di Depok, Jumat (11/7/2014). Menurutnya, tiga hal dasar tersebut yakni motif yang dikedepankan tidak lagi bersifat memberi informasi yang sebenar-benarnya (objectivity and truth). Kedua, lanjut dia, mengabaikan faktor etika yang selama ini dijaga oleh mereka yang benar-benar peneliti. Sedangkan ketiga, komersialisasi survei khususnya di bidang politik telah mencoreng aktivitas survei yang selama ini banyak dijadikan acuan untuk memperbaiki peradaban manusia. "Kemurnian, obyektivitas dan kebenaran yang menjadi tujuan sebuah survei telah "diperkosa" secara massal oleh lembaga survei," ucapnya. Ia mengatakan, untuk mengatasi persoalan hitung cepat sebaiknya KPU melarang lembaga survei yang tidak mampu menunjukkan kaidah dan keahlian di bidang survei untuk merilis hasil-hasil yang menyesatkan. Selain itu, ada baiknya lembaga-lembaga survei komersil tidak dijadikan konsumsi publik lagi. Rizal menambahkan, jika ingin menggunakan quick count, tunjuklah para peneliti yang memang ahli dari sejumlah univerisitas nasional dan diberi tugas oleh KPU. Sehingga, quick count yang disediakan oleh KPU sebelum rilis resmi adalah real count. Rizal juga menjelaskan hasil hitung cepat merupakan prediksi, jadi bisa benar dan bisa juga salah. Karenanya, menurut Rizal seharusnya quick count tidak dijadikan dasar kemenangan dalam Pilpres 2014.