medcom.id, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) harus dibebaskan dari tekanan massa dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com di Jakarta, Rabu (20/8/2014), mengatakan politik pengerahan massa diasumsikan untuk menekan dan mengintimidasi oleh pendukung pasangan yang melakukan gugatan ke MK.
Pada kondisi ini, sambung dia, Polri dan TNI harus memastikan MK dan lingkungan sekitarnya steril dan terbebas dari tekanan massa bagi kepentingan pihak yang bersengketa.
"Agar MK dapat menghasilkan keputusan yang berimplikasi positif bagi perkembangan demokrasi dan masa depan Indonesia," kata dia.
Menurut dia, pengamanan berlapis oleh Polri dan TNI yang di BKO-kan ke Polri di sekitar Gedung MK hingga titik pintu-pintu masuk ke Jakarta sudah tepat.
Hal ini berimplikasi pada dua hal, yakni sebagai bagian dari langkah preventif keamanan Ibu Kota sebagai indikator keamanan nasional dan berkaitan dengan penegakan wibawa lembaga tinggi negara.
Menurut dia, implikasi pertama adalah bagian dari mekanisme dan tahapan dari prosedural pengamanan yang harus dilakukan oleh institusi keamanan.
Langkah dan prestasi yang baik selama pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, lanjut Muradi, tentu saja tidak ingin dicederai oleh manuver pengerahan massa yang akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya politik pemaksaan atas hasil keputusan MK.
"Institusi keamanan, baik Polri maupun TNI, menyadari benar setiap manuver pengerahan massa akan mengandung konsekuensi ancaman atas keamanan yang terus coba dijaga tetap kondusif pasca-pilpres."
medcom.id, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) harus dibebaskan dari tekanan massa dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi dalam keterangan tertulis yang diterima
Metrotvnews.com di Jakarta, Rabu (20/8/2014), mengatakan politik pengerahan massa diasumsikan untuk menekan dan mengintimidasi oleh pendukung pasangan yang melakukan gugatan ke MK.
Pada kondisi ini, sambung dia, Polri dan TNI harus memastikan MK dan lingkungan sekitarnya steril dan terbebas dari tekanan massa bagi kepentingan pihak yang bersengketa.
"Agar MK dapat menghasilkan keputusan yang berimplikasi positif bagi perkembangan demokrasi dan masa depan Indonesia," kata dia.
Menurut dia, pengamanan berlapis oleh Polri dan TNI yang di BKO-kan ke Polri di sekitar Gedung MK hingga titik pintu-pintu masuk ke Jakarta sudah tepat.
Hal ini berimplikasi pada dua hal, yakni sebagai bagian dari langkah preventif keamanan Ibu Kota sebagai indikator keamanan nasional dan berkaitan dengan penegakan wibawa lembaga tinggi negara.
Menurut dia, implikasi pertama adalah bagian dari mekanisme dan tahapan dari prosedural pengamanan yang harus dilakukan oleh institusi keamanan.
Langkah dan prestasi yang baik selama pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, lanjut Muradi, tentu saja tidak ingin dicederai oleh manuver pengerahan massa yang akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya politik pemaksaan atas hasil keputusan MK.
"Institusi keamanan, baik Polri maupun TNI, menyadari benar setiap manuver pengerahan massa akan mengandung konsekuensi ancaman atas keamanan yang terus coba dijaga tetap kondusif pasca-pilpres."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
