Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kesenjangan kualitas pengelolaan antara Museum Nasional dan museum di daerah masih lebar. Menurutnya, persoalan mendesak permuseuman Indonesia bukan pembangunan gedung baru, melainkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola di daerah.
“Gap antara pengelolaan museum nasional dengan museum di daerah itu besar sekali,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10), dalam rangka peringatan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap 12 Oktober.
Ia menegaskan, kemajuan yang sudah ditunjukkan Museum Nasional perlu ditularkan ke daerah agar peningkatan kualitas berlangsung merata.
Data Kementerian Kebudayaan hingga April 2026 mencatat, Indonesia memiliki 516 museum. Dari jumlah itu, 373 museum atau 72,3% telah teregistrasi, dan 234 museum atau 45,3% telah terstandarisasi tipe A, B, atau C. Artinya, hampir separuh museum di Tanah Air belum memenuhi standar pengelolaan dasar.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti keterbatasan kemampuan SDM pengelola museum daerah sebagai akar persoalan.
Baca Juga :
Lestari Moerdijat: Peran Keluarga dan Negara Harus Hadir Lindungi Anak dari Ekosistem Digital
Keterbatasan itu, menurutnya, memengaruhi kemampuan daerah mengelola anggaran revitalisasi hingga menyusun tata pamer dan narasi museum yang berkualitas.
“Kemampuan para pengelola museum yang ada di pusat dengan di daerah itu jauh sekali,” kata legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia mencontohkan persoalan yang ditemui di daerah pemilihannya. Ketika daerah memperoleh dukungan anggaran, keterbatasan pemahaman pengelola dapat menyebabkan revitalisasi lebih diarahkan pada pembangunan fisik dibandingkan penguatan substansi museum.
Diakuinya, Pemerintah telah merencanakan revitalisasi hampir 200 museum dan cagar budaya sepanjang 2026, dengan salah satu fokus memperbaiki ruang pamer agar lebih menarik bagi generasi muda.
Namun, Rerie menilai, perbaikan tata pamer tidak akan berjalan tanpa pendampingan yang memadai.
Ia mendorong penguatan mekanisme pendampingan dari institusi yang memiliki kapasitas, agar pemerintah daerah mampu merancang pengembangan museum sesuai kaidah pengelolaan yang tepat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya peran komunitas dan media dalam menjaga museum serta situs cagar budaya.
"Sejatinya, Indonesia tidak kekurangan gedung museum. Yang kurang adalah orang-orang yang tahu cara mengelola, menarasikan, dan membuat warisan budaya tetap relevan bagi generasi berikutnya," pungkas Rerie.
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI
Lestari Moerdijat menilai kesenjangan kualitas pengelolaan antara Museum Nasional dan museum di daerah masih lebar. Menurutnya, persoalan mendesak permuseuman Indonesia bukan pembangunan gedung baru, melainkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (
SDM) pengelola di daerah.
“Gap antara pengelolaan museum nasional dengan museum di daerah itu besar sekali,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10), dalam rangka peringatan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap 12 Oktober.
Ia menegaskan, kemajuan yang sudah ditunjukkan Museum Nasional perlu ditularkan ke daerah agar peningkatan kualitas berlangsung merata.
Data Kementerian Kebudayaan hingga April 2026 mencatat, Indonesia memiliki 516 museum. Dari jumlah itu, 373 museum atau 72,3% telah teregistrasi, dan 234 museum atau 45,3% telah terstandarisasi tipe A, B, atau C. Artinya, hampir separuh museum di Tanah Air belum memenuhi standar pengelolaan dasar.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti keterbatasan kemampuan SDM pengelola museum daerah sebagai akar persoalan.
Keterbatasan itu, menurutnya, memengaruhi kemampuan daerah mengelola anggaran revitalisasi hingga menyusun tata pamer dan narasi museum yang berkualitas.
“Kemampuan para pengelola museum yang ada di pusat dengan di daerah itu jauh sekali,” kata legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia mencontohkan persoalan yang ditemui di daerah pemilihannya. Ketika daerah memperoleh dukungan anggaran, keterbatasan pemahaman pengelola dapat menyebabkan revitalisasi lebih diarahkan pada pembangunan fisik dibandingkan penguatan substansi museum.
Diakuinya, Pemerintah telah merencanakan revitalisasi hampir 200 museum dan cagar budaya sepanjang 2026, dengan salah satu fokus memperbaiki ruang pamer agar lebih menarik bagi generasi muda.
Namun, Rerie menilai, perbaikan tata pamer tidak akan berjalan tanpa pendampingan yang memadai.
Ia mendorong penguatan mekanisme pendampingan dari institusi yang memiliki kapasitas, agar pemerintah daerah mampu merancang pengembangan museum sesuai kaidah pengelolaan yang tepat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya peran komunitas dan media dalam menjaga museum serta situs cagar budaya.
"Sejatinya, Indonesia tidak kekurangan gedung museum. Yang kurang adalah orang-orang yang tahu cara mengelola, menarasikan, dan membuat warisan budaya tetap relevan bagi generasi berikutnya," pungkas Rerie.
(PRI)
