NEWSTICKER
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Adjie Alfaraby (kanan). Foto: Ramdani/MI
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Adjie Alfaraby (kanan). Foto: Ramdani/MI

Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Negara Menurun

Nasional survei pemerintahan
Medcom • 13 November 2019 21:28
Jakarta: Kepercayaan publik terhadap institusi negara dinilai mengalami penurunan. Tren ini terjadi pasca Pilkada 2017 dan Pilpres 2019.
 
Dari hasil jejak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tercatat publik yang percaya Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 75,2 %, dan publik yang tidak percaya sebesar 18,8 %.
 
"Namun kepercayaan terhadap Presiden cenderung menurun pasca pilpres," kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, dalam acara kerja sama LSI Denny JA dan LAPI ITB membuat program mini MBA bidang pemerintahan dan opini publik di Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelum pilpres, tingkat kepercayaan publik kepada Presiden sebesar 81,5 %, dan 14,2 % menyatakan tidak percaya.
 
LSI Denny JA juga menemukan kepercayaan terhadap DPD menurun. Pada Juli 2018, mereka yang percaya DPD bekerja untuk kepentingan rakyat 68,7 %. Sedangkan pada September 2019 (pasca pilpres), tingkat kepercayaan publik turun menjadi 64,2 %.
 
Mereka yang tidak percaya DPD bekerja untuk kepentingan rakyat juga menurun. Pada Juli 2018, mereka yang tidak percaya sebesar 19%, dan kini menjadi 14,4 %.
 
Namun, mereka yang ragu atau gamang terhadap DPD meningkat. Dari hanya 12,3 % pada Juli 2018, menjadi 21,4 % pada September 2019.
 
"Kurang tereksposnya kerja dan kewenangan DPD yang terbatas menjadi salah satu alasan tingginya kegamangan publik terhadap lembaga DPD," jelasnya.
 
Hal sama juga terjadi pada DPR. Pada Juli 2018, mereka yang percaya DPR bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 65 %, dan mereka yang tidak percaya sebesar 25,5 %.
 
Tingkat kepercayaan terhadap DPR menurun pada September 2019. Mereka yang percaya DPR akan bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 63,5 %, dan mereka yang tidak percaya menjadi 28,4 %.
 
Kepercayaan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menurun. Adjie menjelaskan mereka yang percaya KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89 % pra pilpres. Namun pasca pilpres, mereka yang percaya pada KPK menjadi 85,7 %.
 
"Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6,5 % pra pilpres menjadi 8,2 % pasca pilpres," imbuh dia.
 
Adjie mengatakan kepercayaan pada kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengalami penurunan. Masyarakat yang percaya MK bekerja untuk kepentingan rakyat sebelumnya sebesar 76,4 %. Namun pasca pilpres 2019, mereka yang percaya MK menjadi 70,2 %.
 
"Sementara mereka yang tidak percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 10 % pra pilpres, menjadi 17,4 % pasca pilpres 2019," tutur dia.
 
Kepercayaan terhadap kinerja Polri juga menurun. Mereka yang percaya Polri bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 87,8 % pada Juli 2018. Pada September 2019, pasca pilpres, mereka yang percaya Polri bekerja untuk kepentingan rakyat menurun 72,1 %.
 
"Sementara mereka yang tidak percaya Polri bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 7,8 % menjadi 10,6 % pasca pilpres 2019," ungkap dia.
 
Adjie menambahkan pada Juli 2018, mereka yang percaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerja untuk kepentingan rakyat 90,4 %. Pada September 2019, tingkat kepercayaan menurun menjadi 89,0 %.
 
"TNI menjadi satu-satunya lembaga negara yang trust publiknya hanya menurun tipis dibandingkan dengan lembaga lain pasca pilpres 2019. Tugas-tugas TNI yang tidak bersentuhan langsung dengan keseharian masalah publik menjadi salah satu faktor penyebab," kata Adjie.
 
Faktor Penurunan
 
Adjie menjelaskan ada empat penyebab kepercayaan publik menurun terhadap institusi negara. Pertama, masifnya narasi negatif pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Sebab, banyak kampanye negatif yang menyerang kredibilitas lembaga-lembaga tersebut.
 
"Kedua, maraknya kasus korupsi. Banyaknya kasus penangkapan pejabat publik seperti kepala daerah, ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, Menteri, hakim konstitusi, dan penegak hukum lainnya meningkatkan sentimen negative public terhadap lembaga-lembaga negara. Dan akhirnya menyebabkan turunnya kepercayaan public terhadap aneka Lembaga tersebut. Contohnya pada periode 2014-2019 tercatat lebih dari 60 kepala daerah yang ditahan KPK karena kasus korupsi," tutur dia.
 
Faktor ketiga, politik media sosial yang ekstrem. Media sosial banyak digunakan untuk alat propaganda saat pertarungan politik. Konten hoaks yang menyerang individu dan lembaga-lembaga negara juga beredar masif di media sosial.
 
"Keempat, selama pilpres 2019 dan pilkada DKI Jakarta 2017, terjadi fenomena pembelahan politik di level grass root. Pembelahan ini juga diikuti dengan saling serang antar pendukung hingga ke isu agama yang sangat emosional," pungkasnya.
 
Survei ini dilakukan kepada 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode wawancara langsung. Survei dilakukan pada Juli 2018 dan September 2019 dengan populasi pemilih nasional. Margin of error survei ini +/- 2.9%.
 
LSI Denny JA juga melengkapi survei ini dengan riset kualitatif dengan metode FGD, indepth interview, dan analisis media.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif