Diskusi 'Restorasi gambut tak menentu, peraturan baru menguntungkan siapa?'. Foto Medcom.id Fachri Audhia Hafiez
Diskusi 'Restorasi gambut tak menentu, peraturan baru menguntungkan siapa?'. Foto Medcom.id Fachri Audhia Hafiez

Tujuh Perusahaan Diduga Mengabaikan Peraturan Perlindungan Gambut

Nasional restorasi lahan gambut
Fachri Audhia Hafiez • 30 Agustus 2019 17:21
Jakarta: Tujuh perusahaan diduga tak mengindahkan peraturan perlindungan dan pemulihan gambut. Padahal, ketujuh perusahaan tersebut pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).
 
Koalisi masyarakat peduli lingkungan Eyes of Forest (Eof) merilis laporan investigasi tujuh perusahaan yang diduga tak mengindahkan peraturan perlindungan dan pemulihan gambut. Padahal, ketujuh perusahaan tersebut pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).
 
Ketujuh perusahaan tersebut yakni, PT Sumatera Riang Lestari Blok IV-Pulau Rupat, PT Sumatera Riang Lestari Blok III-Kubu, dan PT Satria Perkasa Agung, PT Sakato Pratama Makmur-distrik Humus, PT Sakato Pratama Makmur-distrik Hampar, PT Bukit Batu Hutani Alam, dan PT Rimba Rokan Perkasa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"EoF (Eyes of Forest) melakukan survei konsesi HTI dengan pesawat kecil tanpa awak atau drone dan langsung dari lapangan, kurun Juli hingga Desember 2018. Konsensi HTI yang disurvei EoF mencakup 12 persen dari total luas lahan gambut berkategori fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ujar Editor EoF Afdhal Wahiddin dalam pemaparannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2019.
 
Temuan yang mencengangkan yakni tiga dari tujuh konsesi pernah menjadi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan oleh KLHK pada 2013 dan 2014. Ketiga perusahaan itu ialah PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Sakato Pratama Makmur, dan PT Sumatera Riang Lestari Blok IV-Pulau Rapat.
 
"Namun hingga kini tak satupun kasus tersebut naik ke pengadilan," ujar Afdhal.
 
Dalam investigasinya, EoF mencatat kurang ada upaya dari perusahaan yang berafiliasi dalam memulihkan lahan gambut yang berfungsi lindung sebagaimana ditetapkan KLHK dan Badan Restorasi Gambut (BRG). EoF juga menemukan lima perusahaan yang diduga melanggar Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
 
Kelimanya ialah PT Sumatera Riang Lestari Blok IV-Pulau Rupat, PT Satria Perkasa Agung, PT Sakato Pratama Makmur-distrik Humus, PT Sakato Pratama Makmur-distrik Hampar, dan PT Bukit Batu Hutani Alam.
 
Temuan lainnya, PT Sumatera Riang Lestari diduga melanggar Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Perusahaan tidak melindungi area konsesi HTI dari penanaman kebun sawit oleh pihak luar yakni warga, investor, dan spekulan lahan.
 
"Selain itu kurangnya supervisi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan ini terkait
ketidakpatuhan pada peraturan berlaku. Juga kurangnya upaya pemulihan oleh KLHK sendiri di satu konsesi (PT Rimba Rokan Perkasa) yang izinnya sudah dicabut sebagai pemasok industri kertas pada 2016," ujar Afdhal.
 
EoF merupakan koalisi organisasi yang terdiri atas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dan WWF-Indonesia. Koalisi ini juga menyerukan agar semua pihak serius melakukan restorasi gambut.
 
Upaya ini guna menghindari karhutla di Riau yang terjadi pada 2015. Peristiwa ini menghanguskan lebih dari lima ribu hektare lahan. Dampaknya, puluhan ribu masyarakat terkena penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan lebih dari 100 ribu orang mengalami kematian prematur.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif