Bogor: Presiden Joko Widodo meminta permasalahan sampah impor ditangani secara serius. Negara-negara maju sudah banyak yang mengimpor sampah dan limbah ke negara-negara berkembang.
Namun, Jokowi mengingatkan permasalahan ini harus disikapi dengan hati-hati. Dia mengakui impor, terutama serat kertas dan plastik, dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Tapi, sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia berpotensi merusak lingkungan jika tidak dapat didaur ulang.
"Dan, lebih bahaya lagi, terkontaminasi bahan berbahaya, beracun, ataupun juga yang berbahaya bagi masyarakat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal impor sampah di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan setidaknya tiga pengendalian untuk mengatasi masalah ini. Pertama, Indonesia harus bisa maksimalkan potensi sampah di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan bahan baku industri.
Kedua, harus ada regulasi untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah. Ia menegaskan regulasi ini harus segera dirampungkan.
Terakhir, perlu ada penegakan aturan dan pengawasan yang ketat. Kepala Negara ingin impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia diawasi secara ketat.
"Dan juga dilakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan," ujarnya.
Tidak hanya itu, Jokowi meminta para menteri terkait bisa meningkatkan koordinasi terkait permasalahan ini. "Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," kata Jokowi.
Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi, sebelumnya menyebut ada peningkatan volume impor kertas selama dua tahun terakhir. Pada 2017 terdapat 546 ribu ton impor kertas bekas, angka tersebut naik menjadi 739 ribu ton pada 2018. Impor kertas bekas digunakan sebagai bahan baku pabrik kertas di Jawa Timur.
Bogor: Presiden Joko Widodo meminta permasalahan sampah impor ditangani secara serius. Negara-negara maju sudah banyak yang mengimpor sampah dan limbah ke negara-negara berkembang.
Namun, Jokowi mengingatkan permasalahan ini harus disikapi dengan hati-hati. Dia mengakui impor, terutama serat kertas dan plastik, dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Tapi, sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia berpotensi merusak lingkungan jika tidak dapat didaur ulang.
"Dan, lebih bahaya lagi, terkontaminasi bahan berbahaya, beracun, ataupun juga yang berbahaya bagi masyarakat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal impor sampah di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan setidaknya tiga pengendalian untuk mengatasi masalah ini. Pertama, Indonesia harus bisa maksimalkan potensi sampah di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan bahan baku industri.
Kedua, harus ada regulasi untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah. Ia menegaskan regulasi ini harus segera dirampungkan.
Terakhir, perlu ada penegakan aturan dan pengawasan yang ketat. Kepala Negara ingin impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia diawasi secara ketat.
"Dan juga dilakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan," ujarnya.
Tidak hanya itu, Jokowi meminta para menteri terkait bisa meningkatkan koordinasi terkait permasalahan ini. "Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," kata Jokowi.
Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi, sebelumnya menyebut ada peningkatan volume impor kertas selama dua tahun terakhir. Pada 2017 terdapat 546 ribu ton impor kertas bekas, angka tersebut naik menjadi 739 ribu ton pada 2018. Impor kertas bekas digunakan sebagai bahan baku pabrik kertas di Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
