Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Lembaga Riset di Industri Sawit

Jakarta: Asosiasi Inventor Indonesia (AII) menyelenggarakan seminar perdana dengan topik 'Prospek Industri Hilir Sawit Ke Depan' pada Selasa, 20 Agustus 2024. Seminar ini dilakukan secara online dan offline dengan target audiens dari kalangan pengusaha dan dunia industri.  Ketua Umum AII, Didiek Hadjar Goenadi mengatakan bahwa seminar ini diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan promosi teknologi yang sudah dievaluasi dan divaluasi dari kegiatan pertama, kemudian disajikan dalam acara seminar.  "Topik seminar ini disesuaikan dengan teknologi yang dipromosikan yaitu di bidang hulu (orientasi produktivitas) dan bidang hilir (orientasi pengembangan produk baru)," kata Didiek.  Pemateri hadir saat seminar tidak hanya para tim ahli internal AII dan tim ahli eksternal saja, tetapi juga dari kalangan pengusaha/investor dan para inventor serta perwakilan pemerintah melalui BPDPKS. Dalam seminar ini pembahasan utama adalah menampilkan 16 invensi secara lebih merinci. Dengan menghadirkan perwakilan industri diharapkan acara ini dapat mempercepat dan memperluas komersialisasi hasil riset yang didanai oleh BPDPKS.    Kepala Divisi Direktorat Penyaluran Dana BPDPKS, Arfie Thahar dalam paparannya yang berjudul 'Dukungan Dana Sawit Untuk Program Grant Riset Sawit', membeberkan pentingnya sinergi antara pemerintah baik sebagai lembaga pendanaan riset maupun sebagai regulator produk hasil riset, Industri atau Perusahaan Swasta dan Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi untuk mendorong hilirisasi sehingga produk hasil riset dapat segera dikomersialisasikan.  "Diperlukan lembaga yang berfungsi untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan hilirisasi dan mempercepat komersialisasi," kata Arfie.  Sementara itu pemateri selanjutnya Harry Hanawi, Ketua Komite Perkebunan APINDO, dalam paparan berjudul 'Biodiesel Indonesia' mengungkapkan manfaat Biodiesel Indonesia khususnya dalam ketahanan dan kemandirian energi melalui Program Mandatori Biodiesel sejak tahun 2014 antara lain program mandatori Biodiesel didasari neraca perdagangan yang negatif dan ketergantungan impor BBM, kebijakan B35 ditargetkan menyerap 13,41 juta kiloliter biodiesel, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 35 juta ton CO2.  "Selain itu manfaat Biodiesel adalah menaikkan penghasilan pajak pemerintah melalui PPH Badan dan PPN dan Produk biofuel lain, SAF dan Renewable Gasoline," kata Harry Hanawi. Tidak ketinggalan juga pada seminar perdana ini semateri yang datang Sahat M. Sinaga, Chairman of Indonesian Palm Oil Board (IPOB) yang menyampaikan materi berjudul 'Reposisi Minyaksawit Indonesia dari Loyang (CPO) jadi Emas (DPMO) via Inovasi Teknologi (Hulu-Hilir) Industri Sawit'.