medcom.id, Jakarta: Perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban Ujung Negoro, Karanggeneng, Ponowareng, dan Roban (UKPWR) menyambangi Jepang. Mereka menyuarakan penolakan rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang yang merupakan investasi Jepang.
Mereka yang berangkat adalah Abdul Hakim, Cahyadi, dan Karomat. Di Negeri Matahari Terbit itu, mereka mengajukan surat gugatan dan penolakan terkait rencana pendanaan pembangunan PLTU Batang kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
"Kami berkunjung ke Jepang dengan tujuan utama menyuarakan penolakan kami terhadap PLTU Batang secara langsung kepada JBIC, J-Power, Itochu, dan pemerintah Jepang. Kami terpaksa melakukan ini karena suara kami tidak lagi didengar oleh pemerintah kami sendiri," kata Abdul Hakim dalam pertemuan dengan pewarta di Jalan Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).
Abdul mengatakan kunjungannya ke Jepang juga merupakan perjuangan hak warga Batang dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Ia menemui Parlemen Jepang maupun pihak investor perusahaan yang mendanai proyek PLTU Batang ini agar membatalkan proses pembangunan.
"Kami sampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di Batang pada Parlemen Jepang, termasuk partai oposisi yang menanti kedatangan kami di sana. Kami juga sampaikan surat tuntutan kepada investor untuk membatalkan perencanaan pembangunan PLTU ini," tuturnya.
Warga lain yang turut ikut menyuarakan penolakan pembangunan PLTU Batang ke Jepang, Cahyadi, mengatakan kunjungannya selama sepekan di Jepang merupakan proses pencarian keadilan. Ia menyampaikan fakta-fakta yang terjadi kepada beberapa lembaga yang telah ditemui di Jepang.
"Jadi yang disampaikan di sana itu yang baik-saja, tidak sesuai kenyataan di Indonesia," tutur Cayadi.
PLTU Batang diklaim akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2.000 Megawatt. Jika jadi beroprasi, proyek raksasa senilai Rp53 triliun ini akan melepaskan emisi karbon sumber penyebab perubahan iklim sebesar 10,8 juta ton pertahun. Selain itu puluhan ribu ton polutan beracun juga akan dilepaskan setiap tahun.
medcom.id, Jakarta: Perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban Ujung Negoro, Karanggeneng, Ponowareng, dan Roban (UKPWR) menyambangi Jepang. Mereka menyuarakan penolakan rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang yang merupakan investasi Jepang.
Mereka yang berangkat adalah Abdul Hakim, Cahyadi, dan Karomat. Di Negeri Matahari Terbit itu, mereka mengajukan surat gugatan dan penolakan terkait rencana pendanaan pembangunan PLTU Batang kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
"Kami berkunjung ke Jepang dengan tujuan utama menyuarakan penolakan kami terhadap PLTU Batang secara langsung kepada JBIC, J-Power, Itochu, dan pemerintah Jepang. Kami terpaksa melakukan ini karena suara kami tidak lagi didengar oleh pemerintah kami sendiri," kata Abdul Hakim dalam pertemuan dengan pewarta di Jalan Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).
Abdul mengatakan kunjungannya ke Jepang juga merupakan perjuangan hak warga Batang dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Ia menemui Parlemen Jepang maupun pihak investor perusahaan yang mendanai proyek PLTU Batang ini agar membatalkan proses pembangunan.
"Kami sampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di Batang pada Parlemen Jepang, termasuk partai oposisi yang menanti kedatangan kami di sana. Kami juga sampaikan surat tuntutan kepada investor untuk membatalkan perencanaan pembangunan PLTU ini," tuturnya.
Warga lain yang turut ikut menyuarakan penolakan pembangunan PLTU Batang ke Jepang, Cahyadi, mengatakan kunjungannya selama sepekan di Jepang merupakan proses pencarian keadilan. Ia menyampaikan fakta-fakta yang terjadi kepada beberapa lembaga yang telah ditemui di Jepang.
"Jadi yang disampaikan di sana itu yang baik-saja, tidak sesuai kenyataan di Indonesia," tutur Cayadi.
PLTU Batang diklaim akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2.000 Megawatt. Jika jadi beroprasi, proyek raksasa senilai Rp53 triliun ini akan melepaskan emisi karbon sumber penyebab perubahan iklim sebesar 10,8 juta ton pertahun. Selain itu puluhan ribu ton polutan beracun juga akan dilepaskan setiap tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
