Pranata Humas Harus Adaptif Mengantisipasi Perubahan Ruang Digital

Jakarta: Komunikasi publik merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran penting bagi pemerintah. Dengan komunikasi publik, informasi yang disampaikan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, menyampaikan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini memberikan dampak pada bagaimana komunikasi publik dikelola. Perbedaan antara media, ruang privat, serta ruang publik sudah semakin kabur. Khalayak sudah bergeser menjadi khalayak aktif yang disebut prosumer, produsen, sekaligus konsumen informasi. “Perubahan ruang publik digital ini menuntut adanya adaptasi oleh komunikator pemerintah baik kementerian, lembaga, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun sumber daya manusia bidang komunikasi publik, utamanya pranata humas,” kata Usman dalam workshop Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, Kamis, 24 Maret 2022. Menurut dia, sebagai praktisi komunikasi publik, pranata humas memiliki peran strategis untuk mengawal setiap kebijakan dan program pemerintah sehingga diterima masyarakat. Perubahan yang perlu dilakukan, termasuk mengubah norma dan sudut pandang untuk melakukan pelayanan komunikasi kepada publik di ruang publik digital. “Peran pranata humas dimulai dari mendengar aspirasi publik agar terakomodasi dalam kebijakan, hingga memastikan publik memahami dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah,” kata Usman. Dalam menjalankan peran tersebut, lanjut Usman, pranata humas tidak hanya sebagai garda terdepan dalam menggaungkan kebijakan atau program kerja pemerintah. Pranata humas juga harus berperan lebih jauh ke internal. Pranata Humas harus dapat memitigasi isu di awal penyusunan strategi komunikasi agar dapat mengidentifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik. Baca: Pranata Humas Wajib Menjaga Reputasi Pemerintah Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kominfo, Hasyim Gautama mengatakan untuk menambah motivasi dan meningkatkan kinerja pranata humas, pemerintah telah melakukan peningkatan tunjangan jabatan pranata humas. Antara lain, dengan ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas. “Sudah ada progres baru terkait dengan peningkatan tunjangan jabatan pranata humas. Jadi amunisinya sudah kita siapkan, untuk kemudian pranata humas menjalankan dengan baik tugas-tugasnya,” kata Hasyim. Analis Kebijakan Madya Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Ucup Hidayat, menambahkan perlunya memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik bagi pranata humas. "Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan pranata humas, agar agenda pelayanan publik secara berkesinambungan tetap terwujud," ujar dia. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, Alaudin Andi, mengatakan penyebarluasan informasi melalui platform komunikasi media baru, seperti YouTube dan platform lainnya, perlu dikombinasikan dengan memproduksi konten-konten yang bercirikan kearifan dan budaya lokal. "Sehingga diharapkan pelayanan informasi tersebut dapat meningkatkan akses informasi publik kepada masyarakat luas sebagai upaya pemerintah dalam penyebarluasan program pembangunan, meningkatkan partisipasi publik serta menciptakan kesetaraan dan keadilan informasi," ujar dia. Dia berharap semua upaya itu dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan informasi yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Workshop dilaksanakan dalam rangka sosialisasi penyetaraan jabatan fungsional pranata humas. Selain itu, kegiatan ini untuk mendapatkan masukan terhadap draf revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019.