Jakarta: Selain menggencarkan vaksinasi covid-19, pemerintah pusat dan daerah diimbau kompak meniadakan perayaan malam tahun baru. Kedua upaya itu dinilai sebagai awal yang baik untuk mencegah merebaknya covid-19 varian Omicron di Indonesia.
"Pemerintah harus kompak tak ada malam tahun baru. Ketika kerumunan begitu luas, potensi menyebarnya Omicron akan lebih tinggi," kata Guru Besar Penyakit Dalam Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Fahrial Syam, ditemui di Kantor Media Indonesia, Senin, 20 Desember 2021.
Selapas itu, Ari mengingatkan pemerintah untuk lebih gencar lagi melakukan vaksinasi. Menurutnya, konsep kekebalan kelompok atau herd immunity minimal 70 persen masyarakat, harus dirancang ulang.
"Seluruh penduduk Indonesia justru harus divaksin untuk menghentikan pandemi covid-19 ini," kata dia.
Pernyataan Ari ini juga senada dengan Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Menurutnya, DPR mengimbau semua pihak mendukung program vaksinasi covid-19. Sebab, pemerintah sudah berkomitmen akan terus mempercepat vaksinasi.
"Pemerintah dalam rapat dengan Komisi IX sudah berkomitmen dan akan terus mempercepat vaksinasi. Selain itu, kita dari Komisi IX berharap semua pihak mendukung program vaksinasi tersebut," kata Darul Siska.
Menurutnya, masyarakat harus tetap waspada. Terlebih varian Omicron sudah masuk Indonesia. Masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Ia menambahkan masyarakat yang sama sekali belum divaksin harus segera mengikuti vaksinasi. Sedangkan, mereka yang baru disuntik dosis pertama harus segera melengkapinya dengan dosis kedua.
Baca: Omicron Bisa Menginfeksi Penerima Vaksin Dosis Lengkap dan Booster
Dia menuturkan harus diupayakan agar semua warga negara dilindungi dengan vaksin. Saat ini pemerintah gencar melakukan vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun.
"Kelak, bila vaksin sudah selesai uji klinis dan bisa digunakan untuk anak balita, maka mereka juga harus divaksin. Program vaksinasi boleh dihentikan jika pandemi berubah menjadi endemi," kata Darul.
Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menilai peran masyarakat dalam mencegah penularan Omicron sangat penting. Formulanya tetap sama, yakni patuh pada protokol kesehatan, 3T, vaksinasi, dan secara konsisten memakai aplikasi PeduliLindungi.
Menurut Iwan, instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini sudah cukup untuk upaya mengurangi penyebaran Omicron. Mulai dari penerapan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penguatan fasilitas rumah sakit, dan penurunan jumlah kematian.
Menurut dia, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan gerakan bersama memutus penularan Omicron. Kesadaran masyarakat itu diperlukan meskipun kasus covid-19 sudah rendah saat ini.
"Jadi, kita harus tetap waspada meskipun tidak perlu panik," ujar dia.
Jakarta: Selain menggencarkan
vaksinasi covid-19, pemerintah pusat dan daerah diimbau kompak meniadakan perayaan malam tahun baru. Kedua upaya itu dinilai sebagai awal yang baik untuk mencegah merebaknya
covid-19 varian
Omicron di Indonesia.
"Pemerintah harus kompak tak ada malam tahun baru. Ketika kerumunan begitu luas, potensi menyebarnya Omicron akan lebih tinggi," kata Guru Besar Penyakit Dalam Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Fahrial Syam, ditemui di Kantor Media Indonesia, Senin, 20 Desember 2021.
Selapas itu, Ari mengingatkan pemerintah untuk lebih gencar lagi melakukan vaksinasi. Menurutnya, konsep kekebalan kelompok atau
herd immunity minimal 70 persen masyarakat, harus dirancang ulang.
"Seluruh penduduk Indonesia justru harus divaksin untuk menghentikan pandemi covid-19 ini," kata dia.
Pernyataan Ari ini juga senada dengan Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Menurutnya, DPR mengimbau semua pihak mendukung program vaksinasi covid-19. Sebab, pemerintah sudah berkomitmen akan terus mempercepat vaksinasi.
"Pemerintah dalam rapat dengan Komisi IX sudah berkomitmen dan akan terus mempercepat vaksinasi. Selain itu, kita dari Komisi IX berharap semua pihak mendukung program vaksinasi tersebut," kata Darul Siska.
Menurutnya, masyarakat harus tetap waspada. Terlebih varian Omicron sudah masuk Indonesia. Masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Ia menambahkan masyarakat yang sama sekali belum divaksin harus segera mengikuti vaksinasi. Sedangkan, mereka yang baru disuntik dosis pertama harus segera melengkapinya dengan dosis kedua.
Baca:
Omicron Bisa Menginfeksi Penerima Vaksin Dosis Lengkap dan Booster
Dia menuturkan harus diupayakan agar semua warga negara dilindungi dengan vaksin. Saat ini pemerintah gencar melakukan vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun.
"Kelak, bila vaksin sudah selesai uji klinis dan bisa digunakan untuk anak balita, maka mereka juga harus divaksin. Program vaksinasi boleh dihentikan jika pandemi berubah menjadi endemi," kata Darul.
Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menilai peran masyarakat dalam mencegah penularan Omicron sangat penting. Formulanya tetap sama, yakni patuh pada protokol kesehatan, 3T, vaksinasi, dan secara konsisten memakai aplikasi PeduliLindungi.
Menurut Iwan, instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini sudah cukup untuk upaya mengurangi penyebaran Omicron. Mulai dari penerapan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penguatan fasilitas rumah sakit, dan penurunan jumlah kematian.
Menurut dia, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan gerakan bersama memutus penularan Omicron. Kesadaran masyarakat itu diperlukan meskipun kasus covid-19 sudah rendah saat ini.
"Jadi, kita harus tetap waspada meskipun tidak perlu panik," ujar dia.
(UWA)
