Jakarta: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan anggaran untuk melakukan riset sudah memadai. Salah satu faktornya, yakni peleburan sejumlah lembaga ke BRIN.
“Dulu (anggaran) terasa kecil karena (lembaga riset) tersebar di mana-mana,” kata Laksana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Oktober 2021.
Laksana mengatakan BRIN sudah mengubah proses bisnis dan manajemen anggaran. Sehingga biaya riset tak lagi harus ditanggung seluruhnya oleh periset.
BRIN juga memiliki tujuh deputi yang melayani periset. Kehadiran mereka diharapkan mengurangi beban, seperti infrastruktur, perawatan, hingga anggaran riset.
“Perubahan ini bisa menjawab fenomena yang seolah-olah kekurangan anggaran,” papar Laksana.
Baca: BRIN Disebut Butuh Dukungan Teknokratis dan Politis
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sudah dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN. Mereka bertujuan mengonsolidasikan program-program lantaran riset dilakukan lintas lembaga.
“Jadi, bagaimana program itu bisa lebih dioptimalkan dan anggaran secara keseluruhan lebih efisien,” tutur Laksana.
Sebelumnya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sempat mengatakan alokasi anggaran riset Indonesia masih sangat kecil. Hal itu menjadi tantangan lantaran 80 persen sumber anggarannya berasal dari negara.
“Alokasi anggaran riset Indonesia itu sendiri masih sangat kecil. Untuk itu, perlu dimanfaatkan lebih lanjut dengan meningkatkan kolaborasi dengan mitra potensial,” kata Laksana dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Mei 2021.
Jakarta: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan anggaran untuk melakukan
riset sudah memadai. Salah satu faktornya, yakni peleburan sejumlah lembaga ke BRIN.
“Dulu (anggaran) terasa kecil karena (lembaga riset) tersebar di mana-mana,” kata Laksana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Oktober 2021.
Laksana mengatakan BRIN sudah mengubah proses bisnis dan manajemen anggaran. Sehingga biaya riset tak lagi harus ditanggung seluruhnya oleh periset.
BRIN juga memiliki tujuh deputi yang melayani periset. Kehadiran mereka diharapkan mengurangi beban, seperti infrastruktur, perawatan, hingga anggaran riset.
“Perubahan ini bisa menjawab fenomena yang seolah-olah kekurangan anggaran,” papar Laksana.
Baca:
BRIN Disebut Butuh Dukungan Teknokratis dan Politis
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sudah dilantik menjadi Wakil Ketua
Dewan Pengarah BRIN. Mereka bertujuan mengonsolidasikan program-program lantaran riset dilakukan lintas lembaga.
“Jadi, bagaimana program itu bisa lebih dioptimalkan dan anggaran secara keseluruhan lebih efisien,” tutur Laksana.
Sebelumnya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sempat mengatakan alokasi anggaran riset Indonesia masih sangat kecil. Hal itu menjadi tantangan lantaran 80 persen sumber anggarannya berasal dari negara.
“Alokasi anggaran riset Indonesia itu sendiri masih sangat kecil. Untuk itu, perlu dimanfaatkan lebih lanjut dengan meningkatkan kolaborasi dengan mitra potensial,” kata Laksana dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Mei 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
