medcom.id, Jakarta: Pemerintah kembali menghidupkan tim Crisis Center untuk bekerja mencari solusi terhadap penyanderaan tujuh anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di perairan Filipina. Tim akan dipimpin Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Letjen Eko Wiratmoko.
Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai menggelar rapat terbatas di kantornya. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Menurut Luhut, tim Crisis Center akan memiliki lima tugas utama. Pertama mengindentifikasi masalah ini secara tajam. Kedua, mencari tahu siapa yang melakukan penyanderaan tersebut. Ketiga, mencari tahu keterkaitan antara penyanderaan ini dengan penyanderaan sebelumnya.
"Keempat, mencari tahu posisi penyanderaan dan terakhir, tim Crisis Center juga akan mencari keterangan-keterangan lain yang menghasilkan opsi-opsi mengenai langkah pemerintah ke depannya," ujar Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Para WNI yang disandera merupakan awak kapal tarik (tugboat) Charles 001 milik PT Rusianto Bersaudara dan kapal tongkang Robi 152 dari Samarinda yang mengangkut batu bara menuju Filipina Selatan. Penyanderaan terjadi ketika kapal-kapal tersebut sedang berada di Laut Sulu.
Luhut menambahkan, berulangnya penyanderaan terhadap WNI akan merugikan perekonomian Filipina. Terlebih, saat ini pemerintah sudah memberlakukan moratorium pengiriman batu bara guna menghindari penyanderaan.
"Akan berpengaruh kepada ekonomi dan khususnya kepada Filipina. Karena 96% kebutuhan batu bara untuk listrik di Filipina Selatan berasal dari Indonesia," ujarnya.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui belum ada laporan terperinci mengenai peristiwa penyanderaan tersebut. Namun, ia mengatakan pihak Kemenlu, BIN, dan TNI tengah bekerja untuk menyelesaikannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah mengecam keras kembali terjadinya penyanderaan terhadap WNI di perairan Filipina. Ia meminta pemerintah Filipina memastikan keamanan di perairan Filipina sehingga tidak mengganggu kegiatan perekonomian di kawasan tersebut.
"Kejadian penyanderaan untuk yang ketiga kalinya ini tidak bisa ditoleransi. Pemerintah akan melakukan segala cara untuk membebasakan para sandera. Keselamatan ketujuh WNI adalah prioritas," ujarnya.
Hingga kini kronologis penyanderaan masih simpang siur. Namun demikian, menurut Retno, penyanderaan dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda pada 20 Juni lalu. Total jumlah ABK kedua kapal tersebut mencapai 13 orang. Namun, enam di antaranya dibebaskan para penyandera.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah kembali menghidupkan tim Crisis Center untuk bekerja mencari solusi terhadap penyanderaan tujuh anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di perairan Filipina. Tim akan dipimpin Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Letjen Eko Wiratmoko.
Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai menggelar rapat terbatas di kantornya. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Menurut Luhut, tim Crisis Center akan memiliki lima tugas utama. Pertama mengindentifikasi masalah ini secara tajam. Kedua, mencari tahu siapa yang melakukan penyanderaan tersebut. Ketiga, mencari tahu keterkaitan antara penyanderaan ini dengan penyanderaan sebelumnya.
"Keempat, mencari tahu posisi penyanderaan dan terakhir, tim Crisis Center juga akan mencari keterangan-keterangan lain yang menghasilkan opsi-opsi mengenai langkah pemerintah ke depannya," ujar Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Para WNI yang disandera merupakan awak kapal tarik (tugboat) Charles 001 milik PT Rusianto Bersaudara dan kapal tongkang Robi 152 dari Samarinda yang mengangkut batu bara menuju Filipina Selatan. Penyanderaan terjadi ketika kapal-kapal tersebut sedang berada di Laut Sulu.
Luhut menambahkan, berulangnya penyanderaan terhadap WNI akan merugikan perekonomian Filipina. Terlebih, saat ini pemerintah sudah memberlakukan moratorium pengiriman batu bara guna menghindari penyanderaan.
"Akan berpengaruh kepada ekonomi dan khususnya kepada Filipina. Karena 96% kebutuhan batu bara untuk listrik di Filipina Selatan berasal dari Indonesia," ujarnya.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui belum ada laporan terperinci mengenai peristiwa penyanderaan tersebut. Namun, ia mengatakan pihak Kemenlu, BIN, dan TNI tengah bekerja untuk menyelesaikannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah mengecam keras kembali terjadinya penyanderaan terhadap WNI di perairan Filipina. Ia meminta pemerintah Filipina memastikan keamanan di perairan Filipina sehingga tidak mengganggu kegiatan perekonomian di kawasan tersebut.
"Kejadian penyanderaan untuk yang ketiga kalinya ini tidak bisa ditoleransi. Pemerintah akan melakukan segala cara untuk membebasakan para sandera. Keselamatan ketujuh WNI adalah prioritas," ujarnya.
Hingga kini kronologis penyanderaan masih simpang siur. Namun demikian, menurut Retno, penyanderaan dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda pada 20 Juni lalu. Total jumlah ABK kedua kapal tersebut mencapai 13 orang. Namun, enam di antaranya dibebaskan para penyandera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
