Kapal rusak yang karam akibat tsunami di Kampung Nelayan Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Kapal rusak yang karam akibat tsunami di Kampung Nelayan Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Belajar Mitigasi Bencana dari Jepang

Nasional Tsunami di Selat Sunda
27 Desember 2018 10:15
Jakarta: Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang rawan bencana. Tak hanya gempa bumi atau letusan gunung berapi, banjir dan tsunami juga sering terjadi.
 
Setelah gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, kawasan pesisir Banten diterjang tsunami. Rentetan peristiwa bencana yang terjadi sepanjang 2018 membuat Pakar Tsunami Abdul Muhari menilai Indonesia perlu belajar mitigasi bencana dari Jepang.
 
"Kita harus memahami potensi risiko seperti ini akan terulang di masa depan. Terpenting sekarang kita mengambil pembelajaran dari peristiwa itu untuk mempersiapkan perencanaan menghadapi kejadian berikutnya yang kita sama sekali belum tahu," ungkapnya melalui sambungan Skype dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 27 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jepang pasca-tsunami setinggi 10 meter pada 2011, kata Muhari, benar-benar membenahi sistem mitigasi bencana. Berbekal peristiwa tersebut Pemerintah Jepang kemudian menerapkan tata ruang pesisir yang sangat ketat.
 
Kawasan pesisir timur dan utara Jepang yang sebelumnya merupakan pemukiman termasuk wilayah tempat rumah-rumah pengasuhan lansia diberlakukan sistem multilayer protection. Tidak hanya dikosongkan dari segala bentuk bangunan fisik, pembangunan tanggul beton dan penanaman pinus sampai 500 meter dari bibir pantai juga dilakukan untuk mengurangi energi tsunami.
 
Muhari mengatakan mitigasi semacam inilah yang belum diterapkan di Indonesia. Belum lagi kajian risiko tsunami yang sudah dilakukan Jepang di hampir seluruh wilayah pesisir yang rawan tsunami belum ditiru oleh Indonesia.
 
"Di Indonesia kajian secara umum umum di provinsi memang sudah tersedia di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tetapi ketika kita turunkan di level kabupaten atau kota masih perlu tingkatan pendetailan lebih baik," kata dia.
 
Menurut Muhari hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal mitigasi bencana adalah kajian lebih lanjut untuk menentukan bagian mana yang harus menjadi kawasan sempadan pantai, berapa jaraknya dari bibir pantai, dan apa yang harus dihindari di kawasan tersebut.
 
Proses kajian di tingkat kabupaten dan kota bisa dilakukan dengan melibatkan universitas sebagaimana yang dilakukan Jepang. Universitas, ujar Muhari, memiliki peran penting dalam kajian potensi tsunami.
 
Selain itu, penyadaran masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Misalnya pelatihan evakuasi sampai tingkat kecamatan seperti yang dilakukan Jepang hampir setiap tiga tahun sekali.
 
"Kuncinya konsistensi. Tidak bisa hanya dengan tindakan responsif 1-2 tahun setelah kejadian tapi 4-10 tahun setelahnya tidak ada keberlanjutan," pungkasnya.
 

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif