Jakarta: Inisiatif Presiden Joko Widodo mengumpulkan sebanyak 197 pejabat (pj) Kepala Daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023 menghadirkan kecurigaan. Pasalnya, hal ini dianggap sebagai bentuk indikasi kepentingan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mantan anggota tim pengacara presiden pada pemilu 2014 dan 2019, Sirra Prayuna mengatakan, meski Jokowi dalam arahannya mewanti-wanti supaya para Pj tak melakukan intervensi, namun tetap saja pernyataan tersebut hanya bersifat normatif.
"Itu adalah pernyataan normatif terbuka, akan tetapi yang harus kita perhatikan Presiden dalam pernyataan akhirnya di rapat koordinasi tersebut, saya menduga kuat bahwa bahasa presiden secara psikologi politik sangat mengintimidasi para Pj gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Sirra Prayuna, melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 November 2023.
Sirra juga menyoroti hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk mengevaluasi Pj. Hal itu dinilai menakutkan bagi para pj bila bertindak tidak profesional, proporsional, dan berlaku diskriminatif terhadap kontestan Pilpres 2024.
Contoh nyata pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali
Ia mencontohkan pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan bendera PDIP di Kabupaten Gianyar, Bali, saat Jokowi akan melakukan kunjungan kerja (kunker). Aksi itu dinilai menunjukkan ketakutan kepala daerah.
"Kenapa ini bisa terjadi, karena Pj semata-mata tak mau kena rapor merah dan lebih jauh takut dicopot," ucap Sirra.
Fakta putra Presiden maju dalam kontestasi Pilpres
Konflik kepentingan Presiden Jokowi Menurut Sirra, demokrasi sedang tak baik-baik saja karena dipengaruhi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan itu menambahkan, partai politik, dan masyarakat sipil harus memberikan perhatian khusus pada kondisi saat ini.
"Kita tak ingin membiarkan demokrasi kita hancur. Amanat reformasi memberi pesan kuat lahirnya tatanan bernegara secara demokratis dan menempatkan hukum diatas segala-galanya," ujar Sirra.
Jakarta: Inisiatif Presiden
Joko Widodo mengumpulkan sebanyak 197
pejabat (pj) Kepala Daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023 menghadirkan kecurigaan. Pasalnya, hal ini dianggap sebagai bentuk indikasi kepentingan jelang Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2024.
Mantan anggota tim pengacara presiden pada pemilu 2014 dan 2019, Sirra Prayuna mengatakan, meski Jokowi dalam arahannya mewanti-wanti supaya para Pj tak melakukan intervensi, namun tetap saja pernyataan tersebut hanya bersifat normatif.
"Itu adalah pernyataan normatif terbuka, akan tetapi yang harus kita perhatikan Presiden dalam pernyataan akhirnya di rapat koordinasi tersebut, saya menduga kuat bahwa bahasa presiden secara psikologi politik sangat mengintimidasi para Pj gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Sirra Prayuna, melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 November 2023.
Sirra juga menyoroti hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk mengevaluasi Pj. Hal itu dinilai menakutkan bagi para pj bila bertindak tidak profesional, proporsional, dan berlaku diskriminatif terhadap kontestan Pilpres 2024.
Contoh nyata pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali
Ia mencontohkan pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan bendera PDIP di Kabupaten Gianyar, Bali, saat Jokowi akan melakukan kunjungan kerja (kunker). Aksi itu dinilai menunjukkan ketakutan kepala daerah.
"Kenapa ini bisa terjadi, karena Pj semata-mata tak mau kena rapor merah dan lebih jauh takut dicopot," ucap Sirra.
Fakta putra Presiden maju dalam kontestasi Pilpres
Konflik kepentingan Presiden Jokowi Menurut Sirra, demokrasi sedang tak baik-baik saja karena dipengaruhi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan itu menambahkan, partai politik, dan masyarakat sipil harus memberikan perhatian khusus pada kondisi saat ini.
"Kita tak ingin membiarkan demokrasi kita hancur. Amanat reformasi memberi pesan kuat lahirnya tatanan bernegara secara demokratis dan menempatkan hukum diatas segala-galanya," ujar Sirra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
