Pemerintah Harus Jamin Sistem FIR Tidak Dapat Diretas

Jakarta: Indonesia secara penuh telah mengelola Flight information region (FIR) atau wilayah informasi penerbangan Kepulauan Riau dan Natuna, yang semula dikuasai Singapura. Pemerintah harus memastikan sistem tersebut tidak dapat diretas. "Jaminan bahwa teknologi yang kita gunakan untuk FIR tidak mudah disusupi oleh sejumlah pihak," ujar pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah dalam program News Maker di Youtube Medcom.id, Sabtu, 30 Maret 2024.  Ia menekankan sangat fatal ketika FIR Indonesia diretas. Hal ini berdampak terhadap keselamatan penerbangan Indonesia. Ia juga menilai perlu dilakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM) baik sipil dan militer yang mengelola sistem FIR. Langkah ini juga mampu mencegah anggapan negatif terhadap Indonesia oleh Pemerintah Singapura.  "Image Indoesia (di mata Singapura) sudah punya kewenangan besar tapi enggak profesional," pungkasnya. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pengaturan ruang udara dengan Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna resmi diatur sepenuhnya oleh Indonesia, usai sebelumnya dikendalikan oleh Singapura. "Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Ini kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Budi menyampaikan hal tersebut berlaku setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura. Sehingga saat ini Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut. Dia menyebut perjanjian ini telah menambah luasan FIR Jakarta sebesar 249.575 kilometer persegi sehingga luas FIR Jakarta menjadi 2.842.725 kilometer persegi atau bertambah 9,5 persen dari luas semula. (Bob)