medcom.id, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terdapat 463 titik harta karun yang sudah teridentifikasi di beberapa wilayah di Indonesia. Titik-titik tersebut merupakan lokasi harta karun yang berasal dari benda muatan kapal tenggelam (BMKT).
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan, jumlah titik itu masih sementara, karena pihaknya masih menerima laporan dari masyarakat akan adanya tangkapan barang-barang antik dari laut.
"Itu ada di Selayar, Kelarik, Cirebon, dan Anambas. Ada 463 titik yang sudah teridentifikasi. Itu belum termasuk yang nantinya kita lihat. Kan laporan masyarakat banyak karena tangkapan tiba-tiba bawa piring, tiba-tiba bawa gelas," kata Brahmantya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (10/1/2016).
Brahmantya belum bisa menghitung berapa nilai kekayaan harta karun tersebut. Pihaknya masih mencoba mengangkat hasil harta karun tersebut untuk menghitung secara pasti.
Saat ini kegiatan pengangkutan harta karun di bawah laut hanya boleh dilakukan pemerintah. Melalui Perpres No 44 Tahun 2016, pengangkatan harta karun di dalam laut masuk daftar negatif investasi (DNI) atau tidak diperbolehkan bagi asing dan swasta. Hanya saja belum ada anggaran dari APBN 2017 yang dialokasikan untuk pengangkutannya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0Kv1p2lk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terdapat 463 titik harta karun yang sudah teridentifikasi di beberapa wilayah di Indonesia. Titik-titik tersebut merupakan lokasi harta karun yang berasal dari benda muatan kapal tenggelam (BMKT).
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan, jumlah titik itu masih sementara, karena pihaknya masih menerima laporan dari masyarakat akan adanya tangkapan barang-barang antik dari laut.
"Itu ada di Selayar, Kelarik, Cirebon, dan Anambas. Ada 463 titik yang sudah teridentifikasi. Itu belum termasuk yang nantinya kita lihat. Kan laporan masyarakat banyak karena tangkapan tiba-tiba bawa piring, tiba-tiba bawa gelas," kata Brahmantya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (10/1/2016).
Brahmantya belum bisa menghitung berapa nilai kekayaan harta karun tersebut. Pihaknya masih mencoba mengangkat hasil harta karun tersebut untuk menghitung secara pasti.
Saat ini kegiatan pengangkutan harta karun di bawah laut hanya boleh dilakukan pemerintah. Melalui Perpres No 44 Tahun 2016, pengangkatan harta karun di dalam laut masuk daftar negatif investasi (DNI) atau tidak diperbolehkan bagi asing dan swasta. Hanya saja belum ada anggaran dari APBN 2017 yang dialokasikan untuk pengangkutannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
