medcom.id, Jakarta: Perhimpunan Humas Indonesia (Perhumas) menggelar Perhumas Coffee Morning di Mercantile Athletic Club, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Diskusi dengan tema ‘Government PR in the Age of Dialogue’ itu menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi humas pemerintahan masa kini.
Wakil Ketua Perhumas Heri Rakhmadi mengatakan, permasalahan humas pemerintahan kini berasal dari faktor eksternal maupun internal. Minimnya pemahaman soal otonomi daerah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi terutama oleh kemeterian teknis. Hal itu menggambarkan permasalahan berdasarkan faktor eksternal.
“Misal ada jalan rusak di RT sekian RW sekian di Sulawesi Utara, tapi yang dikomplain Menteri PU (Pekerjaan Umum),” ujar Heri saat menjelaskan materinya, Jumat 3 Maret 2017.
Berikutnya, persoalan lanskap media mainstream yang lebih menggiring isu di masyarakat. Sedangkan yang ketiga ialah media habit yang berubah signifikan di mana media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama.
“Tahun 2013 televisi masih menjadi sumber informasi utama. Mungkin sekarang WA (WhatsApp),” ujar dia.
Dari sisi internal, Komisaris Kantor Berita Nasional (KBN) Antara itu menjelaskan, persoalan manajemen isu masih menjadi kesulitan dalam humas pemerintahan. Monitoring terhadap isu sudah dilakukan dengan baik. Namun, penanganan terhadap hasil monitoring itu masih kurang.
“Tapi tidak tau hasil monitoring itu diapakan, karena isu tidak ditangani selagi kecil. Saling tolah-toleh ini domain si a, si b. Padahal berita di media bisa menggulung lebih cepat,” ungkapnya.
Kedua, permasalahan internal berada di tataran sumber daya manusia. Biro komunikasi standarnya digabung dengan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik yang masih satu tema. Tetapi ada beberapa lembaga yang menggabungkan humas dengan bagian hukum atau bagian kerja sama internasional sehingga kepala biro dipilih dari yang berlatar belakang hukum atau kerja sama internasional.
Selanjutnya, masalah mekanisme birokrasi. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan banyak memiliki program multiyears. Sayangnya, program itu tidak disenadakan dengan kegiatan kehumasan yang multiyears. Seringkali di awal tahun humas pemerintahan jarang memiliki agenda.
“Jadi kontinyuitas program menjadi persoalan,” ujar Heri.
Solusi yang bisa dilakukan humas pemerintahan antara lain proaktif berkomunikasi pada masyarakat supaya visi misi lembaga tersampaikan. Humas juga harus membuat agenda setting.
“Selama ini hanya bermain dalam agenda media, sekarang harus kita balik, kita yang punya agenda,” tegas Heri.
Ketiga, soal ego sektoral yang perlu diperbaiki. “Bukan antarlembaga saja, tapi di dalam lembaga ego sektoral masih terjadi,” imbuh dia.
Keempat ialah transparansi kepada publik. Pemerintah juga harus melibatkan partisipasi publik untuk mengetahui kendala di lapangan.
“Terakhir, solusi jangka pendek dan menengah. Humas perlu dukungan internal dan pimpinan. Terkait SDM butuh hubungan baik dengan biro SDM, sehingga pimpinan sesuai yang dibutuhkan,” ujar Heri.
medcom.id, Jakarta: Perhimpunan Humas Indonesia (Perhumas) menggelar Perhumas Coffee Morning di Mercantile Athletic Club, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Diskusi dengan tema ‘Government PR in the Age of Dialogue’ itu menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi humas pemerintahan masa kini.
Wakil Ketua Perhumas Heri Rakhmadi mengatakan, permasalahan humas pemerintahan kini berasal dari faktor eksternal maupun internal. Minimnya pemahaman soal otonomi daerah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi terutama oleh kemeterian teknis. Hal itu menggambarkan permasalahan berdasarkan faktor eksternal.
“Misal ada jalan rusak di RT sekian RW sekian di Sulawesi Utara, tapi yang dikomplain Menteri PU (Pekerjaan Umum),” ujar Heri saat menjelaskan materinya, Jumat 3 Maret 2017.
Berikutnya, persoalan lanskap media mainstream yang lebih menggiring isu di masyarakat. Sedangkan yang ketiga ialah media habit yang berubah signifikan di mana media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama.
“Tahun 2013 televisi masih menjadi sumber informasi utama. Mungkin sekarang WA (WhatsApp),” ujar dia.
Dari sisi internal, Komisaris Kantor Berita Nasional (KBN) Antara itu menjelaskan, persoalan manajemen isu masih menjadi kesulitan dalam humas pemerintahan. Monitoring terhadap isu sudah dilakukan dengan baik. Namun, penanganan terhadap hasil monitoring itu masih kurang.
“Tapi tidak tau hasil monitoring itu diapakan, karena isu tidak ditangani selagi kecil. Saling tolah-toleh ini domain si a, si b. Padahal berita di media bisa menggulung lebih cepat,” ungkapnya.
Kedua, permasalahan internal berada di tataran sumber daya manusia. Biro komunikasi standarnya digabung dengan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik yang masih satu tema. Tetapi ada beberapa lembaga yang menggabungkan humas dengan bagian hukum atau bagian kerja sama internasional sehingga kepala biro dipilih dari yang berlatar belakang hukum atau kerja sama internasional.
Selanjutnya, masalah mekanisme birokrasi. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan banyak memiliki program multiyears. Sayangnya, program itu tidak disenadakan dengan kegiatan kehumasan yang multiyears. Seringkali di awal tahun humas pemerintahan jarang memiliki agenda.
“Jadi kontinyuitas program menjadi persoalan,” ujar Heri.
Solusi yang bisa dilakukan humas pemerintahan antara lain proaktif berkomunikasi pada masyarakat supaya visi misi lembaga tersampaikan. Humas juga harus membuat agenda setting.
“Selama ini hanya bermain dalam agenda media, sekarang harus kita balik, kita yang punya agenda,” tegas Heri.
Ketiga, soal ego sektoral yang perlu diperbaiki. “Bukan antarlembaga saja, tapi di dalam lembaga ego sektoral masih terjadi,” imbuh dia.
Keempat ialah transparansi kepada publik. Pemerintah juga harus melibatkan partisipasi publik untuk mengetahui kendala di lapangan.
“Terakhir, solusi jangka pendek dan menengah. Humas perlu dukungan internal dan pimpinan. Terkait SDM butuh hubungan baik dengan biro SDM, sehingga pimpinan sesuai yang dibutuhkan,” ujar Heri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
