Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi penentuan jadwal libur Natal dan tahun baru (Nataru) oleh pemerintah. Perubahan jadwal libur dinilai berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha.
"Kita lihat pemerintah juga tampak limbung (goyah) ya dan akhirnya korbannya masyarakat konsumen dan sektor swasta menjadi korban," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi virtual bertajuk Mudik Natal dan Tahun Baru 2021 di Masa Pandemi Covid-19, Senin, 21 Desember 2020.
Awalnya, libur akhir tahun dirancang dengan menggabungkan cuti bersama dan libur pengganti Idulfitri 2020 berjumlah 11 hari. Kemudian, pemerintah memangkas waktu cuti bersama menjadi 24-27 Desember 2020.
Tulus menyebut perubahan jadwal libur itu membuat masyarakat mengubah agenda liburan. Belum lagi ada syarat tes covid-19 berupa rapid test antigen ketika bepergian atau ke luar kota.
Situasi itu membuat konsumen yang sudah membeli tiket terpaksa dibatalkan. Sementara itu, pelaku usaha harus mengembalikan uang tiket konsumen yang terlanjur dipesan.
"Konsumen banyak yang refund tiket, besarnya sampai Rp300 miliar. Sektor swasta tentu kalangkabut untuk me-refund tiket sebesar itu dalam waktu yang sama dalam hari yang sama," ujar dia.
Di sisi lain, libur selama empat hari itu tak menutup kemungkinan membuat angka kasus covid-19 bertambah. Pemerintah dinilai perlu mewaspadai lonjakan angka kasus covid-19 usai libur.
"Potensi untuk terjadinya kenaikan pasca libur panjang itu kan sangat besar dan ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi tenaga kesehatan rumah sakit," ucap Tulus.
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi penentuan jadwal libur
Natal dan tahun baru (Nataru) oleh pemerintah. Perubahan jadwal libur dinilai berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha.
"Kita lihat pemerintah juga tampak limbung (goyah) ya dan akhirnya korbannya masyarakat konsumen dan sektor swasta menjadi korban," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi virtual bertajuk Mudik Natal dan Tahun Baru 2021 di Masa Pandemi Covid-19, Senin, 21 Desember 2020.
Awalnya, libur akhir tahun dirancang dengan menggabungkan cuti bersama dan libur pengganti Idulfitri 2020 berjumlah 11 hari. Kemudian, pemerintah memangkas waktu cuti bersama menjadi 24-27 Desember 2020.
Tulus menyebut perubahan jadwal libur itu membuat masyarakat mengubah agenda liburan. Belum lagi ada syarat tes
covid-19 berupa
rapid test antigen ketika bepergian atau ke luar kota.
Situasi itu membuat konsumen yang sudah membeli tiket terpaksa dibatalkan. Sementara itu, pelaku usaha harus mengembalikan uang tiket konsumen yang terlanjur dipesan.
"Konsumen banyak yang refund tiket, besarnya sampai Rp300 miliar. Sektor swasta tentu kalangkabut untuk me-refund tiket sebesar itu dalam waktu yang sama dalam hari yang sama," ujar dia.
Di sisi lain, libur selama empat hari itu tak menutup kemungkinan membuat angka kasus covid-19 bertambah. Pemerintah dinilai perlu mewaspadai lonjakan angka kasus covid-19 usai libur.
"Potensi untuk terjadinya kenaikan pasca libur panjang itu kan sangat besar dan ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi tenaga kesehatan rumah sakit," ucap Tulus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
