Kupang: Menteri Sosial Idrus Marham mengusulkan sebutan panti diubah menjadi rumah harapan. Sebab, Idrus menilai semua yang tinggal di panti memiliki harapan selama diberi kesempatan.
"Nama panti secara psikologis memberikan kesan pendeskreditan. Kenapa kita tidak memilih nama-nama lain yang lebih memberikan harapan. Kalau terkait pendidikan ada istilah 'rumah harapan'. Atau kalau terkait rehabilitasi ada istilah 'rumah kesejahteraan'. Dan, ada nama-nama baik lainnya," kata Idrus saat mengunjungi Panti Rehabilitasi Tuna Rungu Wicara (PRTRW) Effata Kupang, Rabu, 4 April 2018.
Saat mengunjungi Panti Effata Kupang, Idrus melihat delapan anak tuna rungu wicara menari Tobelo. Meski menyandang keterbatasan, mereka menampilkan kekompakan, dengan membentuk formasi enam huruf yang terbaca "m-e-n-s-o-s".
"Meski tuna rungu wicara, mereka menari dengan luar biasa. Tidak kalah dengan anak-anak normal. Ini menunjukkan permasalahannya hanya pada kesempatan," kata Mensos.
Baca: Dinsos Jamin Ribuan Anak Panti di Bali Ikut BPJS Kesehatan
Mensos merasa, kondisi panti identik dengan suasana keprihatinan dan kekurangan prasarana. Kesan yang sama juga didapat saat Mensos mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, pekan lalu.
Dengan nama yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan kesan yang lebih baik bagi pusat pembinaan para disabilitas dan mengubah pendekatan menjadi lebih positif terhadap penyandang disabilitas.
Tentu saja bila pemikiran tentang perubahan nama ini menjadi visi bersama, Mensos menyadari akan berimplikasi terhadap besaran dukungan anggaran.
"Seperti di Panti Effata ini, anggarannya hanya Rp7,9 miliar setahun. Ini sebagian besar habis untuk kebutuhan gaji pegawai, hampir tidak ada untuk pengembangan. Bayangkan di panti ini ada 30-an pendamping dan 70-an klien. Harus memelihara area seluas sekitar 6 hektare," kata Mensos.
Mensos meminta dukungan kepada Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher untuk meningkatkan anggaran pembinaan terhadap kaum disabilitas. Permintaan ini merespon pernyataan Ali Taher dalam sambutannya yang menyatakan niat DPR membantu Kementerian Sosial.
"Kami membuka mata dan hati membantu pemerintah, meningkatkan sarana prasarana, dan kemampuan adik-adik di sini. Komisi VIII siap memberikan dukungan," kata Ali.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4ba7a9JK" allowfullscreen></iframe>
Kupang: Menteri Sosial Idrus Marham mengusulkan sebutan panti diubah menjadi rumah harapan. Sebab, Idrus menilai semua yang tinggal di panti memiliki harapan selama diberi kesempatan.
"Nama panti secara psikologis memberikan kesan pendeskreditan. Kenapa kita tidak memilih nama-nama lain yang lebih memberikan harapan. Kalau terkait pendidikan ada istilah 'rumah harapan'. Atau kalau terkait rehabilitasi ada istilah 'rumah kesejahteraan'. Dan, ada nama-nama baik lainnya," kata Idrus saat mengunjungi Panti Rehabilitasi Tuna Rungu Wicara (PRTRW) Effata Kupang, Rabu, 4 April 2018.
Saat mengunjungi Panti Effata Kupang, Idrus melihat delapan anak tuna rungu wicara menari Tobelo. Meski menyandang keterbatasan, mereka menampilkan kekompakan, dengan membentuk formasi enam huruf yang terbaca "m-e-n-s-o-s".
"Meski tuna rungu wicara, mereka menari dengan luar biasa. Tidak kalah dengan anak-anak normal. Ini menunjukkan permasalahannya hanya pada kesempatan," kata Mensos.
Baca: Dinsos Jamin Ribuan Anak Panti di Bali Ikut BPJS Kesehatan
Mensos merasa, kondisi panti identik dengan suasana keprihatinan dan kekurangan prasarana. Kesan yang sama juga didapat saat Mensos mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, pekan lalu.
Dengan nama yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan kesan yang lebih baik bagi pusat pembinaan para disabilitas dan mengubah pendekatan menjadi lebih positif terhadap penyandang disabilitas.
Tentu saja bila pemikiran tentang perubahan nama ini menjadi visi bersama, Mensos menyadari akan berimplikasi terhadap besaran dukungan anggaran.
"Seperti di Panti Effata ini, anggarannya hanya Rp7,9 miliar setahun. Ini sebagian besar habis untuk kebutuhan gaji pegawai, hampir tidak ada untuk pengembangan. Bayangkan di panti ini ada 30-an pendamping dan 70-an klien. Harus memelihara area seluas sekitar 6 hektare," kata Mensos.
Mensos meminta dukungan kepada Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher untuk meningkatkan anggaran pembinaan terhadap kaum disabilitas. Permintaan ini merespon pernyataan Ali Taher dalam sambutannya yang menyatakan niat DPR membantu Kementerian Sosial.
"Kami membuka mata dan hati membantu pemerintah, meningkatkan sarana prasarana, dan kemampuan adik-adik di sini. Komisi VIII siap memberikan dukungan," kata Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
