Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Smart Office Kemendes PDTT. Peluncuran tersebut dilakukan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi (RB) untuk memperbaiki kinerja di lingkungan kementerian.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, penerapan smart office dilakukan agar data yang dibutuhkan oleh kementerian dapat diakses lebih cepat dan akurat. Dengan begitu, kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dan daerah tertinggal akan menjadi lebih cepat.
"Kita memang telah berhasil melaksanakan amanah presiden dengan menyalurkan dana desa. Kita lihat penyerapan dana desa terus naik dari 82 persen (2015) hingga naik ke 99 persen (2017). Meski begitu pekerjaan rumah kementerian ini masih banyak," kata Eko dalam siaran persnya, Selasa, 1 Agustus 2018.
Diaa mengatakan, peningkatan kinerja kementerian menjadi sangat penting. Mengingat Kemendes PDTT adalah bagian strategis dari pemerintahan yang menentukan maju atau tidaknya negara Indonesia.
Menjawab tantangan tersebut, maka tak heran Kemendes PDTT menjadi yang pertama dalam kabinet yang memunculkan smart office. “Dalam smart office ini semua data langsung terintegerasi dalam database kepegawaian kita. Sehingga absen, file karyawan, semuanya langsung terintegerasi," kata dia.
Politikus PKB itu menyampaikan, diharapkan smart office tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membenahi daerah tertinggal dan mengentaskan kemiskinan. Dia tak tak ingin titel Indonesia sebagai negara yang memliki kekuatan ekonomi besar di dunia tercoreng oleh dua permasalahan tersebut.
“Semoga dengan smart office ini kita bisa melayani masyarakat di desa tertinggal menjadi lebih cepat. Sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengapresiasi penerapan smart office Kemendes PDTT. Menurutnya, sudah saatnya bahwa tata kelola kementerian tidak lagi dilakukan secara manual.
“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai tugasnya adalah kementerian yang sangat strategis. Karena pondasi pembangunan ada di desa. Dengan majunya desa, pasti diikuti dengan kemajuan kota/ kabupaten dan lainnya,” ujarnya.
Dalam peluncuran tersebut, ada komentar menarik yang disampaikan oleh Lies Hartono. Pria yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Lontong itu menyebutkan, meski Kemndes PDTT merupakan lembaga negara yang mengurus desa dan daerah tertinggal, tapi diangaap terdepan dalam pemanfaatan teknologi.
“Jadi meskipun mengurusi desa, tapi tidak ndeso,” ujarnya.
Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Smart Office Kemendes PDTT. Peluncuran tersebut dilakukan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi (RB) untuk memperbaiki kinerja di lingkungan kementerian.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, penerapan smart office dilakukan agar data yang dibutuhkan oleh kementerian dapat diakses lebih cepat dan akurat. Dengan begitu, kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dan daerah tertinggal akan menjadi lebih cepat.
"Kita memang telah berhasil melaksanakan amanah presiden dengan menyalurkan dana desa. Kita lihat penyerapan dana desa terus naik dari 82 persen (2015) hingga naik ke 99 persen (2017). Meski begitu pekerjaan rumah kementerian ini masih banyak," kata Eko dalam siaran persnya, Selasa, 1 Agustus 2018.
Diaa mengatakan, peningkatan kinerja kementerian menjadi sangat penting. Mengingat Kemendes PDTT adalah bagian strategis dari pemerintahan yang menentukan maju atau tidaknya negara Indonesia.
Menjawab tantangan tersebut, maka tak heran Kemendes PDTT menjadi yang pertama dalam kabinet yang memunculkan smart office. “Dalam smart office ini semua data langsung terintegerasi dalam database kepegawaian kita. Sehingga absen, file karyawan, semuanya langsung terintegerasi," kata dia.
Politikus PKB itu menyampaikan, diharapkan smart office tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah membenahi daerah tertinggal dan mengentaskan kemiskinan. Dia tak tak ingin titel Indonesia sebagai negara yang memliki kekuatan ekonomi besar di dunia tercoreng oleh dua permasalahan tersebut.
“Semoga dengan smart office ini kita bisa melayani masyarakat di desa tertinggal menjadi lebih cepat. Sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengapresiasi penerapan smart office Kemendes PDTT. Menurutnya, sudah saatnya bahwa tata kelola kementerian tidak lagi dilakukan secara manual.
“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai tugasnya adalah kementerian yang sangat strategis. Karena pondasi pembangunan ada di desa. Dengan majunya desa, pasti diikuti dengan kemajuan kota/ kabupaten dan lainnya,” ujarnya.
Dalam peluncuran tersebut, ada komentar menarik yang disampaikan oleh Lies Hartono. Pria yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Lontong itu menyebutkan, meski Kemndes PDTT merupakan lembaga negara yang mengurus desa dan daerah tertinggal, tapi diangaap terdepan dalam pemanfaatan teknologi.
“Jadi meskipun mengurusi desa, tapi tidak
ndeso,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
