Gedung Kementerian Perhubungan. Foto: Setgab.go.id
Gedung Kementerian Perhubungan. Foto: Setgab.go.id

Kemenhub Pecat Puluhan PNS

Nasional kementerian perhubungan ott di kemenhub
Cahya Mulyana • 21 Februari 2019 12:02
Jakarta: Kementerian Perhubungan memberhentikan secara tidak hormat 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti terlibat kasus korupsi. Mereka telah melalui proses hukum sejak 2016 sampai 2018 dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
 
Hal tersebut sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 ayat (4) huruf b jo UU No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b tentang Manajemen Pegawai Sipil.
 
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mereka ditindak dengan pemberhentian tidak dengan hormat dan menjalani proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Hengki Angkasawan, Kamis, 21 Februari 2019.
 
Baca: Sederet Kasus di Kemenhub, dari OTT, Pungli hingga Korupsi
 
Pada 2016, kata dia, Kementerian Perhubungan telah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak tiga PNS. Tahun 2017 sebanyak dua PNS, Tahun 2018 sebanyak 24 PNS dan Tahun 2019 ini sudah ada tiga PNS yang ditindak karena terlibat kasus korupsi.
 
"Sudah ada sekitar 32 PNS dalam kurun waktu empat tahun ini yang kami berhentikan secara tidak hormat. Kami juga selalu memperbaiki dan memperketat sistem di lingkungan Kemenhub agar memperkecil ruang oknum PNS melakukan tindak korupsi," ujar Hengki.
 
Hengki mengatakan, untuk memperkecil peluang tindak korupsi, Kementerian Perhubungan telah melakukan penandatanganan MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama empat kementerian lainnya terkait pengoptimalan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa.
 
Kementerian Perhubungan akan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dan stake holder terkait untuk melakukan penindakan tegas dengan korupsi. Sehingga tidak ada lagi PNS yang berani melakukan tindakan tersebut.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif