medcom.id, Semarang: Satgas, fungsionaris, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilarang turun ke jalan pada saat berlangsungnya sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden RI di Mahkamah Konstitusi.
"Satgas, fungsionaris, kader PDIP untuk bersiaga dan menjaga kantor masing-masing untuk memonitor lapangan dan dilarang turun ke jalan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Kamis (21/8/2014).
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, kata Tjahjo, pada Rabu (20/8/2014) juga sudah menginstruksikan kepada jajaran partai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota se-Jawa untuk 'siaga satu' dan melaksanakan piket di kantor PDIP masing-masing.
"Kalau ada provokasi dan hal-hal yang mengganggu, segera koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI setempat," kata Tjahjo Kumolo kepada para kadernya.
Tjahjo lantas menekankan, "Saya sebagai Sekjen PDIP, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK yakin bahwa kerja KPU sudah sangat profesional, sangat baik melaksanakan konstitusi terkait dengan Pilpres 2014."
Kalaupun ada pelanggaran dalam penghitungan suara dan inventarisasi, menurut Tjahjo, sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sampai KPU Provinsi sebelum diputuskan KPU Pusat yang semuanya sudah disampaikan terbuka kepada para hakim MK dalam persidangan terbuka.
medcom.id, Semarang: Satgas, fungsionaris, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilarang turun ke jalan pada saat berlangsungnya sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden RI di Mahkamah Konstitusi.
"Satgas, fungsionaris, kader PDIP untuk bersiaga dan menjaga kantor masing-masing untuk memonitor lapangan dan dilarang turun ke jalan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Kamis (21/8/2014).
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, kata Tjahjo, pada Rabu (20/8/2014) juga sudah menginstruksikan kepada jajaran partai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota se-Jawa untuk 'siaga satu' dan melaksanakan piket di kantor PDIP masing-masing.
"Kalau ada provokasi dan hal-hal yang mengganggu, segera koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI setempat," kata Tjahjo Kumolo kepada para kadernya.
Tjahjo lantas menekankan, "Saya sebagai Sekjen PDIP, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK yakin bahwa kerja KPU sudah sangat profesional, sangat baik melaksanakan konstitusi terkait dengan Pilpres 2014."
Kalaupun ada pelanggaran dalam penghitungan suara dan inventarisasi, menurut Tjahjo, sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sampai KPU Provinsi sebelum diputuskan KPU Pusat yang semuanya sudah disampaikan terbuka kepada para hakim MK dalam persidangan terbuka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
