NEWSTICKER
Menteri LHK Siti Nurbaya saat mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Kementerian LHK
Menteri LHK Siti Nurbaya saat mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Kementerian LHK

Tiga Langkah Kementerian LHK Ikut Mengatasi Banjir

Nasional banjir antisipasi banjir Jakarta Banjir
Medcom • 08 Januari 2020 08:29
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan melakukan tiga langkah untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Langkah pertama adalah meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS).
 
"Khusus di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada DAS Ciberang dan DAS Ciburian, kami akan melakukan zonasi, termasuk menerapkan zona merah. Artinya, tidak boleh ada permukiman sama sekali di daerah yang berstatus zona berbahaya dan berisiko tinggi," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Banjir di Jakarta dan sekitarnya memiliki sejarah panjang dan terjadi karena banyak faktor. Secara alami, banjir terjadi karena banyaknya kiriman air dari hulu, yakni di Bogor dan Depok. Selain itu, bentuk lereng DAS Ciliwung yang berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung, menyebabkan air mudah mengalir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saat curah hujan tinggi, banjir menjadi ancaman utama karena sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga sudah tertutup beton, selain karena sistem drainase yang terganggu,” ujar Siti.
 
Kemarin, dalam rapat koordinasi lintas Kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Siti menegaskan akan membangun Konservasi Tanah dan Air (KTA). KTA ini berupa dam penahan, dam pengendali, hingga pengendali jurang (gully plug) di daerah hulu.
 
Berdasarkan catatan Kementerian LHK, sejak 2015 hingga 2019, telah direhabilitasi lahan kritis seluas 1.224 hektare di hulu DAS Ciliwung dan hulu DAS Cisadane. "Kementerian LHK akan terus meningkatkan program tersebut agar lahan kritis dan sangat kritis di hulu 13 DAS tersebut dapat dipulihkan. Upaya tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan terprogram," janji Siti.
 
Langkah kedua, lanjut Siti, adalah penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dan pertambangan tanpa izin. "Penegakan hukum lingkungan penting dilakukan karena pengelolaan sampah yang masih buruk. Masih banyak tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping serta TPS (tempat pembuangan sementara) ilegal di beberapa wilayah Jabodetabek," katanya.
 
Tercatat, tiga daerah dengan persentase sampah tidak terkelola paling tinggi yaitu di Kabupaten Bogor sebanyak 93,42 persen, Kota Bekasi 75,72 persen, dan Kota Bogor 75,51 persen. Sampah yang tidak terkelola ini selain mencemari lingkungan, juga masuk ke badan air termasuk drainase bahkan sungai. Hal ini membuat kapasitas daya tampung air menurun dan menyebabkan banjir.
 
"Khusus di Lebak dan sebagian di Bogor, dilakukan penegakan hukum pertambangan tanpa izin yang mengancam DAS. Rapat-rapat teknis di Kementerian LHK dan kerja lapangan oleh dirjen dan menteri terkait terus berjalan dan akan diintesifkan," kata Siti.
 
Langkah ketiga adalah merehabilitasi hutan dan lahan dengan menanam dan membangun konservasi tanah dan air (KTA). Kementerian LHK juga akan terus mentranformasi budaya menanami lahan dengan satu tanaman ke sistem agroforesty di bagian hulu.
 
"Kami juga akan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan," kata dia.
 


 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif