Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan ada lima upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan hak dasar kaum disabilitas terpenuhi (Foto:Dok)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan ada lima upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan hak dasar kaum disabilitas terpenuhi (Foto:Dok)

5 Langkah Pemerintah dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Nasional Berita Kemensos
Anggi Tondi Martaon • 05 Desember 2019 08:55
Jakarta: Pemerintah telah mengidentifikasi permasalahan kaum disabilitas. Sebanyak lima langkah disusun untuk memastikan hak dasar kaum disabilitas terpenuhi.
 
"Langkah pertama, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses ke layanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis.
 
Langkah kedua yang diupayakan pemerintah, yaitu regulasi. Pemerintah akan menyempurnakan aturan untuk memastikan pemenuhan hak kaum disabilitas. Salah satunya menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang Undang (UU) nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di dalamnya diatur pasal-pasal mengenai hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan upah yang sama dengan pekerja non penyandang disabilitas, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, dan mendapatkan program untuk kembali kerja," ucapnya.
 
Langkah ketiga, yaitu penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Hal itu perlu dilakukan untuk menciptakan pembangunan regional yang inklusif.
 
5 Langkah Pemerintah dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas
 
Keempat, pemerintah meningkatkan sensitivitas, pemahaman, pendidikan, dan perilaku bagi pihak penyandang disabilitas. Langkah ini akan diterapkan melalui berbagai bentuk, di antaranya kampaye publik dan merumuskannya dalam materi pendidikan.
 
Kelima, yaitu memutakhirkan data. Pemerintah telah memperbaiki metode pendataan dengan menggunakan instrumen yang digunakan oleh Washington Group Questions on Disability.
 
"Perbaikan metode pendataan ini diharapkan membantu pengembangan program untuk penyediaan layanan dan evaluasi serta diharapkan dapat menilai kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas," ujar dia.
 
5 Langkah Pemerintah dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas
 
Menteri Sosial Juliari P Batubara menambahkan, pemerintah akan terus mendorong penyandang disabilitas agar aktif sebagai agen perubahan.
 
"Kami tidak pernah bosan menyampaikan bahwa isu disabilitas merupakan isu multisektoral dan membutuhkan perhatian kita semua," kata Juliari.
 
Oleh karena itu, dalam momentum Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019, pemerintah mengajak semua mewujudkan Indonesia sebagai inklusif disabilitas.
 
"Disabilitas memiliki potensi dan keahlian, serta dapat berkontribusi mendukung cita-cita menuju Indonesia maju," ujar Mensos Juliari.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif