Jakarta: Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Nanang Suryana mengapresiasi kinerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi dianggap berhasil berperan sebagai Panglima TNI.
Salah satu contohnya, Hadi dinilai sukses menjaga dinamika politik selama satu tahun terakhir. Panglima TNI itu menjaga netralitas institusinya sembari membangun relasi yang konstruktif dengan Polri.
Karena itu, dia menilai dalam konteks politik kenegaraan, posisi TNI dan Polri yang seperti itu sangat membantu Presiden menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri.
"Dan yang lebih penting, Hadi Tjahjanto memiliki 'chemistry' dengan Presiden Joko Widodo. Prasyarat yang sangat dibutuhkan guna membumikan visi Presiden," kata Nanang di Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019.
Menurutnya, beberapa kebijakan yang diambil Hadi menunjukan keberhasilannya dalam membawa TNI kepada khitahnya sebagai alat pertahanan negara. Secara kelembagaan, tantangan yang dihadapi TNI di tahun politik bukan hanya datang dari luar namun datang dari keluarga besar seperti beberapa purnawirawan yang terjun ke politik praktis dan tidak jarang seolah-olah berupaya menarik-narik TNI ke dalam pusaran politik praktis.
Nanang mengatakan tantangan serius yang dihadapi TNI saat ini adalah masuknya paham radikal di tubuh TNI. Hal ini, kata dia, harus disikapi secara baik dan sigap oleh Panglima TNI dengan melakukan upaya proteksi terhadap jajarannya.
Mantan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menilai Hadi mampu menjaga soliditas internal dan membangun sinergi dengan Kepolisian. Di bawah kepemimpinan Hadi, penyerapan anggaran TNI mengalami peningkatan dari periode kepemimpinan sebelumnya.
"Kalau dari situ, saya bisa kasih nilai delapan untuk Panglima Hadi," kata Abdul Kharis.
Dia menyebut kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah, termasuk Papua dan Papua Barat bukan tanggung jawab TNI. Menurut dia, menjaga ketertiban merupakan wewenang kepolisian.
Politikus PKS itu juga menilai kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah merupakan gangguan kriminal, bukan soal kedaulatan. Sehingga, TNI tidak bisa disalahkan atas terjadinya gangguan keamanan di sejumlah daerah.
Jakarta: Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Nanang Suryana mengapresiasi kinerja
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi dianggap berhasil berperan sebagai Panglima TNI.
Salah satu contohnya, Hadi dinilai sukses menjaga dinamika politik selama satu tahun terakhir. Panglima TNI itu menjaga netralitas institusinya sembari membangun relasi yang konstruktif dengan Polri.
Karena itu, dia menilai dalam konteks politik kenegaraan, posisi TNI dan Polri yang seperti itu sangat membantu Presiden menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri.
"Dan yang lebih penting, Hadi Tjahjanto memiliki 'chemistry' dengan Presiden Joko Widodo. Prasyarat yang sangat dibutuhkan guna membumikan visi Presiden," kata Nanang di Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019.
Menurutnya, beberapa kebijakan yang diambil Hadi menunjukan keberhasilannya dalam membawa TNI kepada khitahnya sebagai alat pertahanan negara. Secara kelembagaan, tantangan yang dihadapi TNI di tahun politik bukan hanya datang dari luar namun datang dari keluarga besar seperti beberapa purnawirawan yang terjun ke politik praktis dan tidak jarang seolah-olah berupaya menarik-narik TNI ke dalam pusaran politik praktis.
Nanang mengatakan tantangan serius yang dihadapi TNI saat ini adalah masuknya paham radikal di tubuh TNI. Hal ini, kata dia, harus disikapi secara baik dan sigap oleh Panglima TNI dengan melakukan upaya proteksi terhadap jajarannya.
Mantan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menilai Hadi mampu menjaga soliditas internal dan membangun sinergi dengan Kepolisian. Di bawah kepemimpinan Hadi, penyerapan anggaran TNI mengalami peningkatan dari periode kepemimpinan sebelumnya.
"Kalau dari situ, saya bisa kasih nilai delapan untuk Panglima Hadi," kata Abdul Kharis.
Dia menyebut kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah, termasuk Papua dan Papua Barat bukan tanggung jawab TNI. Menurut dia, menjaga ketertiban merupakan wewenang kepolisian.
Politikus PKS itu juga menilai kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah merupakan gangguan kriminal, bukan soal kedaulatan. Sehingga, TNI tidak bisa disalahkan atas terjadinya gangguan keamanan di sejumlah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
