Ketua Pansel Komisioner Komnas Perempuan, Usman Hamid (kiri), Sekretaris Pansel, Mamik Sri Supatmi (tengah), dan Anggota Pansel, Miryam Nainggolan (kanan) saat berkunjung ke Gedung Metro TV, Jakarta. Foto: Achmad Zulfikar Fazli/Medcom.id
Ketua Pansel Komisioner Komnas Perempuan, Usman Hamid (kiri), Sekretaris Pansel, Mamik Sri Supatmi (tengah), dan Anggota Pansel, Miryam Nainggolan (kanan) saat berkunjung ke Gedung Metro TV, Jakarta. Foto: Achmad Zulfikar Fazli/Medcom.id

Bursa Komisioner Komnas Perempuan Sepi Peminat

Nasional Komnas Perempuan
Achmad Zulfikar Fazli • 11 Juli 2019 19:26
Jakarta: Bursa calon komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan masih sepi peminat. Sejak pembukaan pendaftaran pada 25 Mei 2019 hingga kini panitia seleksi (pansel) baru menerima lima pendaftar.
 
"Pendaftar tidak sebanyak yang kita pikirkan," kata Ketua Pansel Komisioner Komnas Perempuan, Usman Hamid, saat sosialisasi penjaringan anggota Komnas Perempuan periode 2020-2024 di Gedung Metro TV, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
 
Usman mengatakan syarat untuk menjadi komisioner Komnas Perempuan tidak sulit. Di antaranya, para calon hanya harus berpengalaman 10 tahun dalam memajukan hak perempuan, bukan pengurus partai politik, tak pernah terlibat kekerasan, dan berkomitmen mendukung keberagaman.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pansel juga sudah menghapus syarat batasan usia untuk calon komisioner yang sebelumnya minimal berusia 35 tahun dan maksimal 65 tahun. "Batasan usia itu sudah masuk faktor diskriminasi," ucap dia.
 
Usman berharap banyak pendaftar yang melamar menjadi komisioner Komnas Perempuan pada detik-detik akhir pendaftaran. Masa pendaftaran calon komisioner ini akan berakhir pada 31 Juli 2019.
 
Pansel harus mendapatkan 30 calon komisioner. Mereka akan disaring menjadi 15 nama untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna Komnas Perempuan untuk disetujui. Peserta paripurna merupakan komisioner Komnas Perempuan yang tidak nyalon kembali.
 
Sementara itu, Sekretaris Pansel Komnas Perempuan, Mamik Sri Supatmi, menyampaikan peserta paripurna tidak bisa menolak calon komisioner hasil pilihan tim pansel. Kecuali, dasar penolakannya kuat seperti calon komisioner pernah melakukan kekerasan atau tidak sesuai dengan persyaratan pansel. "Tidak bisa hanya karena ketidaksukaan," kata Mamik.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif