medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah bersikap tegas terhadap Arab Saudi. Pasalnya, negara kerajaan itu tak menghormati aturan internasional dalam hal mengeksekusi mati.
Seperti diketahui, eksekusi mati terhadap dua TKI dilakukan tanpa informasi, baik kepada pemerintah maupun keluarga korban. "Pemerintah harus melayangkan nota protes kenapa tidak ada pemberitahuan, paling tidak sebagai negara bersahabat, seharusnya kita diberi tahu kalau ada yang dieksekusi," tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Tapi, Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga meminta pemerintah mengintrospeksi diri. Setidaknya, pemerintah melihat bagaimana KBRI di Arab Saudi menangani kasus semacam ini.
"Bagaimana tugas KBRI? Kok bisa kecolongan tidak melakukan upaya maksimal terhadap TKI yang dieksekusi mati?" tambah Fadli.
Sebenarnya, terang Fadli, Indonesia memiliki banyak lembaga yang mengatur persoalan ini. Setidaknya Indonesia memiliki Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, dan lain-lain.
"Tinggal bagaimana berkoordinasi. Masih banyak, lebih dari 200 orang menurut data yang akan juga mengalami hukuman eksekusi. Pemerintah harus serius membela warga negara yang dalam proses seperti tu. Sediakan lawyer bagus dan lobi yang kuat," tambahnya.
Sementara soal wacana penarikan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Fadli mengimbau pemerintah mempertimbangkan matang-matang. "Timbang dulu, ini banyak kelemahan kita tidak berjuang maksimal. Kecuali kita sudah maksimal, tapi kita belum maksimal, di KBRI sehingga tidak menjadi satu masalah di tingkat politik dan hubungan internasional," terangnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah bersikap tegas terhadap Arab Saudi. Pasalnya, negara kerajaan itu tak menghormati aturan internasional dalam hal mengeksekusi mati.
Seperti diketahui, eksekusi mati terhadap dua TKI dilakukan tanpa informasi, baik kepada pemerintah maupun keluarga korban. "Pemerintah harus melayangkan nota protes kenapa tidak ada pemberitahuan, paling tidak sebagai negara bersahabat, seharusnya kita diberi tahu kalau ada yang dieksekusi," tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Tapi, Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga meminta pemerintah mengintrospeksi diri. Setidaknya, pemerintah melihat bagaimana KBRI di Arab Saudi menangani kasus semacam ini.
"Bagaimana tugas KBRI? Kok bisa kecolongan tidak melakukan upaya maksimal terhadap TKI yang dieksekusi mati?" tambah Fadli.
Sebenarnya, terang Fadli, Indonesia memiliki banyak lembaga yang mengatur persoalan ini. Setidaknya Indonesia memiliki Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, dan lain-lain.
"Tinggal bagaimana berkoordinasi. Masih banyak, lebih dari 200 orang menurut data yang akan juga mengalami hukuman eksekusi. Pemerintah harus serius membela warga negara yang dalam proses seperti tu. Sediakan lawyer bagus dan lobi yang kuat," tambahnya.
Sementara soal wacana penarikan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Fadli mengimbau pemerintah mempertimbangkan matang-matang. "Timbang dulu, ini banyak kelemahan kita tidak berjuang maksimal. Kecuali kita sudah maksimal, tapi kita belum maksimal, di KBRI sehingga tidak menjadi satu masalah di tingkat politik dan hubungan internasional," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
