medcom.id, Jakarta: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan rezim subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dihapus. Pasalnya, subsidi itu yang membuat ketergantungan BBM sangat tinggi.
"Mari kita lawan rezim BBM bersubsidi," tegas Hayono dalam diskusi politik ekonomi di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/3/14).
Ketua Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menambahkan, saat ini ada kesalahan dari teknik subsidi. Seharusnya, kata Iwa, yang disubsidi adalah orangnya bukan produknya.
"Kita terjelembab oleh teknik subsidinya. Bayangkan semua orang disamaratakan. Contoh harga jual teh Rp2 ribu per botol. Sedangkan ada orang kaya mampu beli seharga Rp3 ribu. Masak kalau teh disubsidi, dia yang sudah mampu membeli dengan harga segitu jadi turun. Itu enggak bisa disamaratakan dong," terangnya.
Iwa menilai ke depannya perlu ada strategi yang lebih matang dalam menangani masalah energi BBM ini. Kebijakan pemerintah yang harus dilakukan ialah regionalisasi. "Jadi yang sudah kaya membantu yang tidak punya dengan cara tidak ikut menikmati subsidi BBM tadi," pungkasnya. (Suci Sedya Utami)
medcom.id, Jakarta: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan rezim subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dihapus. Pasalnya, subsidi itu yang membuat ketergantungan BBM sangat tinggi.
"Mari kita lawan rezim BBM bersubsidi," tegas Hayono dalam diskusi politik ekonomi di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/3/14).
Ketua Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menambahkan, saat ini ada kesalahan dari teknik subsidi. Seharusnya, kata Iwa, yang disubsidi adalah orangnya bukan produknya.
"Kita terjelembab oleh teknik subsidinya. Bayangkan semua orang disamaratakan. Contoh harga jual teh Rp2 ribu per botol. Sedangkan ada orang kaya mampu beli seharga Rp3 ribu. Masak kalau teh disubsidi, dia yang sudah mampu membeli dengan harga segitu jadi turun. Itu enggak bisa disamaratakan dong," terangnya.
Iwa menilai ke depannya perlu ada strategi yang lebih matang dalam menangani masalah energi BBM ini. Kebijakan pemerintah yang harus dilakukan ialah regionalisasi. "Jadi yang sudah kaya membantu yang tidak punya dengan cara tidak ikut menikmati subsidi BBM tadi," pungkasnya. (Suci Sedya Utami)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
