Jakarta: Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) memetakan, sejak 2022 hingga 2023, konten hoaks mendominasi isu politik. Tercatat, dalam kurun 23 tahun terakhir, penyebaran berita hoaks meningkat signifikan.
"Penyebaran berita hoaks masih menjadi momok dalam perkembangan media digital," kata Wakil Ketua Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Mafindo, Gushevinalti, melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, 17 Februari 2024.
Berdasarkan data dari Litbang Mafindo, sepanjang 2023 ditemukan sebanyak 2.330 penyebaran hoaks. Dan sebanyak 1.292 hoaks di antaranya terkait isu politik.
"Dan jika dikerucutkan lagi, terdapat 646 isu yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) yang baru selesai digelar pada 14 Februari 2024 lalu," kata dia.
Pernyataan Gushevinalti ini dikemukakan saat menjadi pembicara dalam webinar Obral Obrol Literasi Digital pada Jumat, 16 Februari 2024. Diskusi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) ini mengangkat topik Pilah Pilih Berita, Cek Faktanya.
Hoaks lama bersemi kembali
Pada pemilu kali ini, Gushevinalti melanjutkan, terjadi HLBK atau hoaks lama bersemi kembali. Menurut Gusti, panggilan Gushevinalti, ritme hoaks terkait pemilu datang setiap lima tahun.
"Sehingga, hoaks pada Pemilu 2019 masih mungkin kembali muncul pada Pemilu 2024," kata dia.
Namun, Gusti melanjutkan kemunculan hoaks pada Pemilu 2024 juga bentuknya telah berkembang pesat. Lebih dominan dalam bentuk audio visual.
"Kalau dulu banyak sekali tentang teks atau narasi, sekarang lebih banyak berkembang bentuk dari video dari foto yang memang sudah menggunakan kecanggihan teknologi seperti AI (kecerdasan buatan)," ujar Gusti.
Berita hoaks sangat merugikan, terutama dari sudut pandang media. Jurnalis IDN Times, Ahmad Nuril Fahmi mengatakan hoaks mengikuti tren yang sedang berkembang dan mengikuti isu.
Untuk itu, Fahmi mengimbau masyarakat memahami bahwa hoaks dibuat dengan sengaja. Bahkan sengaja dibuat oleh oknum dengan berbagai tujuan seperti mencari popularitas dan menambah pembaca.
"Apalagi di tahun politik sekarang ini, sentimen orang terhadap paslon atau pribadi sangat tinggi. Jadi, terkadang kita menyebar atau share ada emosi yang terbawa juga," ujar Fahmi.
Gali informasi berbagai sumber
Ketua Kumpulan Emak Blogger (KEB) Solo, Ranny Afandi, menyarankan, saat netizen memperoleh informasi yang dinilai provokatif, maka mereka sebaiknya segera cari tahu kebenarannya. Kemudian, diikuti dengan pencantuman dari sumber tepercaya.
"Namun, jika ternyata justru memperpanjang perdebatan, maka sebaiknya segera dihentikan," kata Ranny.
Dia menambahkan, untuk mendapatkan rujukan yang kuat, maka gali informasi lebih dari satu sumber, agar tidak 'missed'. Menurut dia, sumber informasi yang kredibel juga penting untuk menjadi rujukan agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi salah.
Jakarta: Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) memetakan, sejak 2022 hingga 2023,
konten hoaks mendominasi isu politik. Tercatat, dalam kurun 23 tahun terakhir, penyebaran berita hoaks meningkat signifikan.
"Penyebaran berita hoaks masih menjadi momok dalam perkembangan media digital," kata Wakil Ketua Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Mafindo, Gushevinalti, melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, 17 Februari 2024.
Berdasarkan data dari Litbang Mafindo, sepanjang 2023 ditemukan sebanyak 2.330 penyebaran hoaks. Dan sebanyak 1.292 hoaks di antaranya terkait isu politik.
"Dan jika dikerucutkan lagi, terdapat 646 isu yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) yang baru selesai digelar pada 14 Februari 2024 lalu," kata dia.
Pernyataan Gushevinalti ini dikemukakan saat menjadi pembicara dalam webinar Obral Obrol Literasi Digital pada Jumat, 16 Februari 2024. Diskusi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) ini mengangkat topik Pilah Pilih Berita, Cek Faktanya.
Hoaks lama bersemi kembali
Pada pemilu kali ini, Gushevinalti melanjutkan, terjadi HLBK atau hoaks lama bersemi kembali. Menurut Gusti, panggilan Gushevinalti, ritme hoaks terkait pemilu datang setiap lima tahun.
"Sehingga, hoaks pada Pemilu 2019 masih mungkin kembali muncul pada Pemilu 2024," kata dia.
Namun, Gusti melanjutkan kemunculan hoaks pada Pemilu 2024 juga bentuknya telah berkembang pesat. Lebih dominan dalam bentuk audio visual.
"Kalau dulu banyak sekali tentang teks atau narasi, sekarang lebih banyak berkembang bentuk dari video dari foto yang memang sudah menggunakan kecanggihan teknologi seperti AI (kecerdasan buatan)," ujar Gusti.
Berita hoaks sangat merugikan, terutama dari sudut pandang media. Jurnalis IDN Times, Ahmad Nuril Fahmi mengatakan hoaks mengikuti tren yang sedang berkembang dan mengikuti isu.
Untuk itu, Fahmi mengimbau masyarakat memahami bahwa hoaks dibuat dengan sengaja. Bahkan sengaja dibuat oleh oknum dengan berbagai tujuan seperti mencari popularitas dan menambah pembaca.
"Apalagi di tahun politik sekarang ini, sentimen orang terhadap paslon atau pribadi sangat tinggi. Jadi, terkadang kita menyebar atau share ada emosi yang terbawa juga," ujar Fahmi.
Gali informasi berbagai sumber
Ketua Kumpulan Emak Blogger (KEB) Solo, Ranny Afandi, menyarankan, saat netizen memperoleh informasi yang dinilai provokatif, maka mereka sebaiknya segera cari tahu kebenarannya. Kemudian, diikuti dengan pencantuman dari sumber tepercaya.
"Namun, jika ternyata justru memperpanjang perdebatan, maka sebaiknya segera dihentikan," kata Ranny.
Dia menambahkan, untuk mendapatkan rujukan yang kuat, maka gali informasi lebih dari satu sumber, agar tidak 'missed'. Menurut dia, sumber informasi yang kredibel juga penting untuk menjadi rujukan agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi salah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
