Jakarta: Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, meminta pemerintah tegas, khususnya dalam menindak penganan ilegal. Sudaryatmo merujuk pada temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terkait penganan mengandung zat berbahaya dijual bebas.
“Kalau bisa ya ini pelakunya ditelusuri sama diproses hukum siapa ini yang terlibat dalam dalam pemasokan, peredaran, dan perdagangan produk ilegal,” kata Sudaryatmo, dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 13 Juli 2024.
Salah satu yang disorot, yakni penganan berbahaya yang menyebatkan belasan siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mengalami pusing, mual, dan muntah. Sudaryatmo meminta pemerintah menelusuri rantai pasok makanan tersebut.
“Sukabumi kan bukan daerah perbatasan kan. kecuali kalau di Kalimantan Barat, nah itu masuk akal (ilegal),” ucap Sudaryatmo.
Berkaca pada kasus tersebut, dia meminta pengawasan ditingkatkan. Sehingga, permasalahan kesehatan yang timbul akibat jajanan yang mengandung bahan berbahaya dapat diantisipasi.
Pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan kesehatan, didorong lebih aktif melakukan pengawasan. Sebab, kejadian di Sukabumi itu masuk ke ranah kedua dinas tersebut.
“Karena ini menyangkut jajanan di sekolah, mestinya pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan secara periodik melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terhadap produk yang dijual,” ujar Sudaryatmo.
Lebih lanjut, dia menyebut kasus keracunan tersebut dapat terjadi karena pengawasan dan regulasi Indonesia lemah. Hal itu membuat Indonesia dibanjiri oleh produk negara lain di bawah standar, yang berujung pada keracunan anak-anak.
Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pangan dari Negeri Tirai Bambu memang menjadi sorotan. Pasalnya, banyak kasus yang menunjukkan produk asal negeri itu ditemukan bermasalah.
Jakarta: Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (
YLKI), Sudaryatmo, meminta pemerintah tegas, khususnya dalam menindak penganan ilegal. Sudaryatmo merujuk pada temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (
BPOM), terkait penganan mengandung zat berbahaya dijual bebas.
“Kalau bisa ya ini pelakunya ditelusuri sama diproses hukum siapa ini yang terlibat dalam dalam pemasokan, peredaran, dan perdagangan produk ilegal,” kata Sudaryatmo, dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 13 Juli 2024.
Salah satu yang disorot, yakni penganan berbahaya yang menyebatkan belasan siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mengalami pusing, mual, dan muntah. Sudaryatmo meminta pemerintah menelusuri rantai pasok makanan tersebut.
“Sukabumi kan bukan daerah perbatasan kan. kecuali kalau di Kalimantan Barat, nah itu masuk akal (ilegal),” ucap Sudaryatmo.
Berkaca pada kasus tersebut, dia meminta pengawasan ditingkatkan. Sehingga, permasalahan kesehatan yang timbul akibat jajanan yang mengandung bahan berbahaya dapat diantisipasi.
Pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan kesehatan, didorong lebih aktif melakukan pengawasan. Sebab, kejadian di Sukabumi itu masuk ke ranah kedua dinas tersebut.
“Karena ini menyangkut jajanan di sekolah, mestinya pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan secara periodik melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terhadap produk yang dijual,” ujar Sudaryatmo.
Lebih lanjut, dia menyebut kasus keracunan tersebut dapat terjadi karena pengawasan dan regulasi Indonesia lemah. Hal itu membuat Indonesia dibanjiri oleh produk negara lain di bawah standar, yang berujung pada keracunan anak-anak.
Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pangan dari Negeri Tirai Bambu memang menjadi sorotan. Pasalnya, banyak kasus yang menunjukkan produk asal negeri itu ditemukan bermasalah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
