Jakarta: Kejahatan siber dinilai menjadi ancaman serius. Sebab, kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data terus meningkat. Kesadaran perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia Goutama Bachtiar mengatakan, meningkatnya penggunaan teknologi dan internet telah membuka pintu bagi kejahatan siber.
Menurut data terbaru, kejahatan siber dan pelanggaran data telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kebocoran data pribadi tahun ini mencapai 20,8%, meningkat 8% dibandingkan tahun lalu.
Kejahatan siber tidak hanya berdampak pada perorangan tetapi juga organisasi. Individu yang menjadi korban pencurian identitas dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan privasi.
Sementara itu, organisasi yang menjadi korban dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan, mengalami kerugian finansial, dan menurunkan kredibilitas mereka.
"Perlindungan data pribadi bukan lagi sekedar pilihan melainkan kebutuhan mendesak di era digital. Kejahatan siber dapat menimpa siapa saja, dimana saja, kapan saja dan dampaknya bisa sangat merugikan," kata Goutama.
Oleh karena itu, melindungi data pribadi baik yang bersifat spesifik dan umum menjadi satu keharusan.
Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia memberikan beragam manfaat antara lain pelindungan hak fundamental masyarakat, payung hukum yang komprehensif, mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi baik sektor publik dan privat.
UU PDP tidak hanya berlaku bagi individu dan organisasi di Indonesia namun pihak asing di luar negeri yang menghimpun data pribadi WNI (ekstrateritorial) juga berkepentingan terhadap UU tersebut.
“Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan data pribadi menjadi faktor krusial. Penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi multi faktor, perbaharuan perangkat lunak secara teratur, hashing dan masking, sangat dianjurkan," ujarnya.
Selain itu, menerapkan praktik terbaik seperti membatasi informasi pribadi yang dibagikan di internet khususnya media sosial, waspada terhadap surat elektronik dan lampiran, berhati-hati dalam memberikan data dan informasi pribadi, baik daring maupun luring. "Penggunaan koneksi yang aman, adalah langkah sederhana namun efektif,” ujar
Jakarta: Kejahatan siber dinilai menjadi ancaman serius. Sebab, kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data terus meningkat. Kesadaran perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia Goutama Bachtiar mengatakan, meningkatnya penggunaan teknologi dan internet telah membuka pintu bagi kejahatan siber.
Menurut data terbaru, kejahatan siber dan pelanggaran data telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kebocoran data pribadi tahun ini mencapai 20,8%, meningkat 8% dibandingkan tahun lalu.
Kejahatan siber tidak hanya berdampak pada perorangan tetapi juga organisasi. Individu yang menjadi korban pencurian identitas dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan privasi.
Sementara itu, organisasi yang menjadi korban dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan, mengalami kerugian finansial, dan menurunkan kredibilitas mereka.
"Perlindungan data pribadi bukan lagi sekedar pilihan melainkan kebutuhan mendesak di era digital. Kejahatan siber dapat menimpa siapa saja, dimana saja, kapan saja dan dampaknya bisa sangat merugikan," kata Goutama.
Oleh karena itu, melindungi data pribadi baik yang bersifat spesifik dan umum menjadi satu keharusan.
Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia memberikan beragam manfaat antara lain pelindungan hak fundamental masyarakat, payung hukum yang komprehensif, mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi baik sektor publik dan privat.
UU PDP tidak hanya berlaku bagi individu dan organisasi di Indonesia namun pihak asing di luar negeri yang menghimpun data pribadi WNI (ekstrateritorial) juga berkepentingan terhadap UU tersebut.
“Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan data pribadi menjadi faktor krusial. Penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi multi faktor, perbaharuan perangkat lunak secara teratur, hashing dan masking, sangat dianjurkan," ujarnya.
Selain itu, menerapkan praktik terbaik seperti membatasi informasi pribadi yang dibagikan di internet khususnya media sosial, waspada terhadap surat elektronik dan lampiran, berhati-hati dalam memberikan data dan informasi pribadi, baik daring maupun luring. "Penggunaan koneksi yang aman, adalah langkah sederhana namun efektif,” ujar
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
