medcom.id, Jakarta: Rembuk Nasional tahunan kembali digelar. Ada dua belas bidang utama yang dibahas dalam Rembuk Nasional tahun 2017 ini.
Isu Politik Hukum Keamanan (Polhukam) dan Ketahanan Nasional adalah salah satu bidang yang dibahas dalam Rembuk Nasional tahun ini. Di bidang Polhukam, dihasilkan beberapa rekomendasi, terutama yang menyangkut isu Papua.
"Perhatian pemerintah terhadap Papua seharusnya tidak hanya pada masalah infrastruktur. Namun juga dalam politik, hukum, keamanan dan pertahanan nasional," kata Ketua Tim Pengarah Forum Rembuk Bidang Politik Ketua Tim Pengarah Forum Rembuk Bidang Polhukam dan Ketahanan Nasional, Riant Nugroho di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Senin 23 Oktober 2017.
Lebih lanjut lagi, Riant mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua bisa dilakukan melalui dua pendekatan. Yakni pendekatan dalam negeri dengan mencari pendekatan khusus ke Papua.
"(Kemudian) pendekatan lainnya adalah dengan memperkuat dan menggunakan hubungan internasional guna mencari dukungan negara-negara khususnya di Pasifik Selatan," jelas Riant.
Selain masalah Papua, lanjut Riant, Forum Rembuk Polhukam dan Kertahanan Nasional juga menampung usulan tentang revisi sejumlah Undang-undang (UU). Terdiri dari UU Pertahanan Nasional, UU TNI, UU Kepolisian Negara dan UU Terorisme.
"Kita perlu melihat kembali UUD kita dan UU tentang TNI/Polri, apakah hal yang perlu disempurnakan? Misalnya tadi, kalau TNI/Polri sebagai kombatan jika negara dalam keadaan perang, bagaimana turunan kebijakannya" jelas Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia dan Ahli kebijakan publik itu.
Riant menuturkan melalui forum rembuk nasional bidang ini, dihasilkan setidaknya 55 rekomendasi. Sejumlah rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017 Senin malam ini.
Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat, ini adalah Rembuk Nasional ketiga yang telah dilaksanakan. Selain Polhukam, 11 bidang lainnya yang dibahas dalam rembuk ini antara lain; Merawat kebhinekaan dan memperkokoh NKRI; Menata Ekonomi, Industri, dan Perdagangan; serta Mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas.
Selanjutnya, Menuju Kedaulatan dan Mengelola Keamanan Pangan; Menata Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional; Kemaritiman dan Pengeolaan Sumber Daya Kelautan; Menata Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan; Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial; Pembangunan Sumber Daya Manusia Terbarukan dan Pendiidkan Vokasi; Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Industri Kreatif; Cyber Resilience, Melindungi Pengelolaan Data dan Diseminasi Informasi Nasional.
"Rembuk Nasional 2017 adalah wujud partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Kesempatan yang terbuka tersebut disambut baik berbagai kalangan yang ingin memberikan masukan untuk pemerintah," imbuh Ketua Panitia Rembuk Nasional 2017, Firdaus Ali.
medcom.id, Jakarta: Rembuk Nasional tahunan kembali digelar. Ada dua belas bidang utama yang dibahas dalam Rembuk Nasional tahun 2017 ini.
Isu Politik Hukum Keamanan (Polhukam) dan Ketahanan Nasional adalah salah satu bidang yang dibahas dalam Rembuk Nasional tahun ini. Di bidang Polhukam, dihasilkan beberapa rekomendasi, terutama yang menyangkut isu Papua.
"Perhatian pemerintah terhadap Papua seharusnya tidak hanya pada masalah infrastruktur. Namun juga dalam politik, hukum, keamanan dan pertahanan nasional," kata Ketua Tim Pengarah Forum Rembuk Bidang Politik Ketua Tim Pengarah Forum Rembuk Bidang Polhukam dan Ketahanan Nasional, Riant Nugroho di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Senin 23 Oktober 2017.
Lebih lanjut lagi, Riant mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua bisa dilakukan melalui dua pendekatan. Yakni pendekatan dalam negeri dengan mencari pendekatan khusus ke Papua.
"(Kemudian) pendekatan lainnya adalah dengan memperkuat dan menggunakan hubungan internasional guna mencari dukungan negara-negara khususnya di Pasifik Selatan," jelas Riant.
Selain masalah Papua, lanjut Riant, Forum Rembuk Polhukam dan Kertahanan Nasional juga menampung usulan tentang revisi sejumlah Undang-undang (UU). Terdiri dari UU Pertahanan Nasional, UU TNI, UU Kepolisian Negara dan UU Terorisme.
"Kita perlu melihat kembali UUD kita dan UU tentang TNI/Polri, apakah hal yang perlu disempurnakan? Misalnya tadi, kalau TNI/Polri sebagai kombatan jika negara dalam keadaan perang, bagaimana turunan kebijakannya" jelas Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia dan Ahli kebijakan publik itu.
Riant menuturkan melalui forum rembuk nasional bidang ini, dihasilkan setidaknya 55 rekomendasi. Sejumlah rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam acara puncak Rembuk Nasional 2017 Senin malam ini.
Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat, ini adalah Rembuk Nasional ketiga yang telah dilaksanakan. Selain Polhukam, 11 bidang lainnya yang dibahas dalam rembuk ini antara lain; Merawat kebhinekaan dan memperkokoh NKRI; Menata Ekonomi, Industri, dan Perdagangan; serta Mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas.
Selanjutnya, Menuju Kedaulatan dan Mengelola Keamanan Pangan; Menata Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional; Kemaritiman dan Pengeolaan Sumber Daya Kelautan; Menata Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan; Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial; Pembangunan Sumber Daya Manusia Terbarukan dan Pendiidkan Vokasi; Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Industri Kreatif; Cyber Resilience, Melindungi Pengelolaan Data dan Diseminasi Informasi Nasional.
"Rembuk Nasional 2017 adalah wujud partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Kesempatan yang terbuka tersebut disambut baik berbagai kalangan yang ingin memberikan masukan untuk pemerintah," imbuh Ketua Panitia Rembuk Nasional 2017, Firdaus Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
