Jakarta: Pemerintah diminta memasifkan sosialisasi pemulangan 74 WNI dari Kapal Diamond Princess. Ini penting untuk menghindari kepanikan masyarakat.
"Jangan seperti di Natuna kemarin. Sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen kepada Medcom.id, Jumat, 21 Februari 2020.
Nabil menuturkan pola komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat mesti diperbaiki. Pemilihan Natuna sebagai lokasi observasi untuk 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan, Hubei, Tiongkok, 2 Februari 2020 dinilai mendadak.
Sebab, pemerintah mengejar waktu evakuasi yang disediakan pemerintah Tiongkok. "Saya memahami kemarin memang pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup banyak," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta permasalahan sosialisasi tak terulang. Terlebih, pemerintah memiliki waktu banyak sebelum mengevakuasi WNI di Jepang.
(Baca: Pemulangan ABK WNI Tunggu Keputusan Pemerintah Jepang)
"Sehingga sosialisasi kepada masyarakat dan pemda setempat harus dilakukan," ujar dia.
Rencana pemulangan 74 WNI anak buah kapal (ABK) Princess Diamond masih dibahas. Pemulangan menunggu keputusan Pemerintah Jepang.
"Saya kira secepatnya, karena ini juga masih proses diplomasi di Indonesia dan Jepang. Kita harapkan segera ada keputusan sehingga kita bisa langsung menentukan," kata Presiden Joko Widodo di Riau, Jumat, 21 Februari 2020.
Pemerintah belum memutuskan mekanisme penjemputan 74 ABK WNI yang saat ini masih terisolasi di Kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang. Pemerintah menyiapkan Kapal Perang Indonesia (KRI) Soeharso.
Sesampainya di Indonesia, 74 WNI akan menjalani proses observasi dan karantina. Kepulauan Natuna kembali dipilih menjadi tempat observasi.
KRI dr Soeharso. Foto: ANT/Didik Suhartono
Jakarta: Pemerintah diminta memasifkan sosialisasi pemulangan 74 WNI dari Kapal Diamond Princess. Ini penting untuk menghindari kepanikan masyarakat.
"Jangan seperti di Natuna kemarin. Sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen kepada
Medcom.id, Jumat, 21 Februari 2020.
Nabil menuturkan pola komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat mesti diperbaiki. Pemilihan Natuna sebagai lokasi observasi untuk 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan, Hubei, Tiongkok, 2 Februari 2020 dinilai mendadak.
Sebab, pemerintah mengejar waktu evakuasi yang disediakan pemerintah Tiongkok. "Saya memahami kemarin memang pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup banyak," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta permasalahan sosialisasi tak terulang. Terlebih, pemerintah memiliki waktu banyak sebelum mengevakuasi WNI di Jepang.
(Baca:
Pemulangan ABK WNI Tunggu Keputusan Pemerintah Jepang)
"Sehingga sosialisasi kepada masyarakat dan pemda setempat harus dilakukan," ujar dia.
Rencana pemulangan 74 WNI anak buah kapal (ABK) Princess Diamond masih dibahas. Pemulangan menunggu keputusan Pemerintah Jepang.
"Saya kira secepatnya, karena ini juga masih proses diplomasi di Indonesia dan Jepang. Kita harapkan segera ada keputusan sehingga kita bisa langsung menentukan," kata Presiden Joko Widodo di Riau, Jumat, 21 Februari 2020.
Pemerintah belum memutuskan mekanisme penjemputan 74 ABK WNI yang saat ini masih terisolasi di Kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang. Pemerintah menyiapkan Kapal Perang Indonesia (KRI) Soeharso.
Sesampainya di Indonesia, 74 WNI akan menjalani proses observasi dan karantina. Kepulauan Natuna kembali dipilih menjadi tempat observasi.
KRI dr Soeharso. Foto: ANT/Didik Suhartono Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
