medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menyetujui wacana memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemindahan ibu kota akan mempercepat pembangunan fasilitas bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Ya, bagus lah. Saya orang Kalimatan. Cocok kalau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan," kata Oesman yang akrab disapa Oso, usai menyampaikan kuliah umum sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Jumat, 7 Juli 2017.
Belakangan ini wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengemuka. Pemerintah bahkan sudah mulai melakukan tahapan pemindahan pada 2018.
Dijelaskan Oso, wilayah Kalimantan cocok sebagai calon ibu kota negara karena masih memiliki tanah yang luas. "Ya cocok lah kalau di Kalimantan karena tanahnya luas. Kalau kalian mau pindah ke sana, saya kasih tanah,"ucapnya, berkelakar.
Pemindahan ibu kota pemerintahan, lanjut Oso, bisa melibatkan pihak swasta. Namun, kerja sama dengan swasta itu bergantung pada pemerintah. "Itu bergantung pemerintah apakah mau dibantu swasta atau tidak," katanya.
Ketua Umum Hanura itu juga berpendapat pemindahan ibu kota negara itu tidak akan membebani APBN. Bahkan keuntungan yang diraih lebih besar yaitu mempercepat tersedianya fasilitas untuk masyarakat dan dunia usaha.
"Biaya yang dikeluarkan tidak ada artinya. Pemindahan ibu kota justru mempercepat dan mempermudah terutama dalam fasilitas kemasyarakatan dan dunia usaha. Untuk terbang ke Kalimantan selama satu jam tidak ada artinya," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menyetujui wacana memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemindahan ibu kota akan mempercepat pembangunan fasilitas bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Ya, bagus lah. Saya orang Kalimatan. Cocok kalau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan," kata Oesman yang akrab disapa Oso, usai menyampaikan kuliah umum sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Jumat, 7 Juli 2017.
Belakangan ini wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengemuka. Pemerintah bahkan sudah mulai melakukan tahapan pemindahan pada 2018.
Dijelaskan Oso, wilayah Kalimantan cocok sebagai calon ibu kota negara karena masih memiliki tanah yang luas. "Ya cocok lah kalau di Kalimantan karena tanahnya luas. Kalau kalian mau pindah ke sana, saya kasih tanah,"ucapnya, berkelakar.
Pemindahan ibu kota pemerintahan, lanjut Oso, bisa melibatkan pihak swasta. Namun, kerja sama dengan swasta itu bergantung pada pemerintah. "Itu bergantung pemerintah apakah mau dibantu swasta atau tidak," katanya.
Ketua Umum Hanura itu juga berpendapat pemindahan ibu kota negara itu tidak akan membebani APBN. Bahkan keuntungan yang diraih lebih besar yaitu mempercepat tersedianya fasilitas untuk masyarakat dan dunia usaha.
"Biaya yang dikeluarkan tidak ada artinya. Pemindahan ibu kota justru mempercepat dan mempermudah terutama dalam fasilitas kemasyarakatan dan dunia usaha. Untuk terbang ke Kalimantan selama satu jam tidak ada artinya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
