Jakarta: Target pemerintah melakukan tes covid-19 kepada satu orang per 1.000 penduduk per minggu dinilai tak mungkin terealisasi tanpa melibatkan puskesmas. Sedangkan, fasilitas di puskesmas sangat terbatas.
“Dengan target tes satu orang per 1.000 penduduk per minggu, mustahil akan dicapai tanpa melibatkan puskesmas,” kata Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, 5 November 2020.
Olivia mengatakan hanya 39 persen puskesmas yang melakukan pengambilan spesimen untuk tes polymerase chain reaction (PCR). Sementara itu, 61 persen puskesmasmenggunakan rapid test antibodi.
Tak heran, lanjut dia, ada 28 persen puskesmas yang hanya mendapat maksimal 10 kuota tes PCR atau tes cepat molekuler (TCM) per hari. Bahkan, 40 persen puskesmas tidak mendapatkan kuota atau tidak melakukan tes PCR.
“Keterbatasan kapasitas laboratorium juga menjadi tantangan untuk menemukan kasus dan mengakibatkan penumpukan tes serta lamanya hasil tes keluar,” ujar dia.
Baca: Survei: 47% Puskesmas Minim Penelusuran Kontak Pasien
Dari hasil survei CISDI, sebanyak 60 persen responden menyebut hasil pemeriksaan PCR dari puskesmas keluar sekitar tiga sampai tujuh hari. Bahkan, 26 persen responden menyebut hasil tes PCR baru keluar di atas tujuh hari.
Bahkan, 87 persen puskesmas harus memutar otak dengan memanfaatkan tes cepat antibodi untuk skrining awal. Hasil tes itu menjadi dasar menentukan pasien mana yang akan berlanjut ke tes PCR.
Olivia meminta pemerintah segera melengkapi kebutuhan tes di puskesmas. Sehingga target tes satu orang per 1.000 penduduk per minggu tercapai dan penularan virus berbahaya itu bisa ditekan.
“Keterbatasan kapasitas tes akan menghambat penemuan kasus secara cepat dan melakukan tindakan penanganan segera untuk mencegah kesakitan atau kematian lebih lanjut,” tutur dia.
Survei CISDI dilakukan secara daring pada 14 Agustus hingga 7 September 2020. Jajak pendapat ini melibatkan 765 responden dari 647 puskesmas di 34 provinsi. Profesi responden terbanyak, yakni dokter umum sebanyak 24,73 persen, perawat 23,03 persen, dan tenaga promosi kesehatan 12,67 persen.
Responden terbanyak dari Jawa Barat dengan 12,83 persen, Jawa Timur 12,67 persen, serta Sulawesi Selatan 9,89 persen. Kemudian Jawa Tengah 7,88 persen, dan DKI Jakarta 6,34 persen.
Jakarta: Target pemerintah melakukan tes
covid-19 kepada satu orang per 1.000 penduduk per minggu dinilai tak mungkin terealisasi tanpa melibatkan puskesmas. Sedangkan, fasilitas di
puskesmas sangat terbatas.
“Dengan target tes satu orang per 1.000 penduduk per minggu, mustahil akan dicapai tanpa melibatkan puskesmas,” kata Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, 5 November 2020.
Olivia mengatakan hanya 39 persen puskesmas yang melakukan pengambilan spesimen untuk tes
polymerase chain reaction (PCR). Sementara itu, 61 persen puskesmasmenggunakan rapid test antibodi.
Tak heran, lanjut dia, ada 28 persen puskesmas yang hanya mendapat maksimal 10 kuota tes PCR atau tes cepat molekuler (TCM) per hari. Bahkan, 40 persen puskesmas tidak mendapatkan kuota atau tidak melakukan tes PCR.
“Keterbatasan kapasitas laboratorium juga menjadi tantangan untuk menemukan kasus dan mengakibatkan penumpukan tes serta lamanya hasil tes keluar,” ujar dia.
Baca: Survei: 47% Puskesmas Minim Penelusuran Kontak Pasien
Dari hasil survei CISDI, sebanyak 60 persen responden menyebut hasil pemeriksaan PCR dari puskesmas keluar sekitar tiga sampai tujuh hari. Bahkan, 26 persen responden menyebut hasil tes PCR baru keluar di atas tujuh hari.
Bahkan, 87 persen puskesmas harus memutar otak dengan memanfaatkan tes cepat antibodi untuk skrining awal. Hasil tes itu menjadi dasar menentukan pasien mana yang akan berlanjut ke tes PCR.
Olivia meminta pemerintah segera melengkapi kebutuhan tes di puskesmas. Sehingga target tes satu orang per 1.000 penduduk per minggu tercapai dan penularan virus berbahaya itu bisa ditekan.
“Keterbatasan kapasitas tes akan menghambat penemuan kasus secara cepat dan melakukan tindakan penanganan segera untuk mencegah kesakitan atau kematian lebih lanjut,” tutur dia.
Survei CISDI dilakukan secara daring pada 14 Agustus hingga 7 September 2020. Jajak pendapat ini melibatkan 765 responden dari 647 puskesmas di 34 provinsi. Profesi responden terbanyak, yakni dokter umum sebanyak 24,73 persen, perawat 23,03 persen, dan tenaga promosi kesehatan 12,67 persen.
Responden terbanyak dari Jawa Barat dengan 12,83 persen, Jawa Timur 12,67 persen, serta Sulawesi Selatan 9,89 persen. Kemudian Jawa Tengah 7,88 persen, dan DKI Jakarta 6,34 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
