medcom.id, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah menyikapi dengan cermat kelangkaan garam belakangan ini. PKS tak ingin kelangkaan ini menjadi permainan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertentu yang menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan dan merugikan petani garam kita," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Selasa 1 Agustus 2017.
Pemerintah, kata Jazuli, tidak boleh mudah memutuskan impor garam dengan dalih kelangkaan. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada petani garam.
"Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki masa panen garam. Kalau garam impor masuk, bisa jatuh harga garam petani," ujar dia.
Jazuli menyadari tugas pemerintah adalah menstabilkan harga di tengah masyarakat. Namun, tugas itu tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan impor saja.
"Saya dengar analisis di lapangan terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional belum clear betul. Artinya, belum didapat angka total stok garam nasional saat ini sehingga pemerintah bisa mendapatkan angka pasti supply and demand dari garam konsumsi. Maka, jangan buru-buru buka keran impor," ujar dia.
Dia mendesak pemerintah mendorong dan mendukung optimalisasi produksi para petani garam dalam negeri, khususnya garam untuk konsumsi. Di antaranya melalui perluasan lahan tambak skala ekonomi dan penggunaan teknologi pengolahan yang lebih baik.
"Jangan melulu orientasinya impor. Seolah semua masalah selesai dengan impor," tegas dia.
Baca: Seumur-umur Baru Kali ini Garam Langka
Menurut dia, hal ini terkait status Indonesia sebagai negara dengan garis pantai dan lautan yang luas. Semestinya, pemerintah bisa lebih optimal mengembangkan industri atau produksi garam nasional karena bagaimanapun hal itu menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibandingkan negara lain.
"Ini soal mindset dan keberpihakan negara kepada petani dan industri garam. Dengan peningkatan luas tambak garam skala ekonomi dan teknologi pengolahan, seharusnya kita bisa meningkatkan produksi garam baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GNGLQWxb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah menyikapi dengan cermat kelangkaan garam belakangan ini. PKS tak ingin kelangkaan ini menjadi permainan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertentu yang menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan dan merugikan petani garam kita," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Selasa 1 Agustus 2017.
Pemerintah, kata Jazuli, tidak boleh mudah memutuskan impor garam dengan dalih kelangkaan. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada petani garam.
"Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki masa panen garam. Kalau garam impor masuk, bisa jatuh harga garam petani," ujar dia.
Jazuli menyadari tugas pemerintah adalah menstabilkan harga di tengah masyarakat. Namun, tugas itu tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan impor saja.
"Saya dengar analisis di lapangan terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional belum clear betul. Artinya, belum didapat angka total stok garam nasional saat ini sehingga pemerintah bisa mendapatkan angka pasti supply and demand dari garam konsumsi. Maka, jangan buru-buru buka keran impor," ujar dia.
Dia mendesak pemerintah mendorong dan mendukung optimalisasi produksi para petani garam dalam negeri, khususnya garam untuk konsumsi. Di antaranya melalui perluasan lahan tambak skala ekonomi dan penggunaan teknologi pengolahan yang lebih baik.
"Jangan melulu orientasinya impor. Seolah semua masalah selesai dengan impor," tegas dia.
Baca: Seumur-umur Baru Kali ini Garam Langka
Menurut dia, hal ini terkait status Indonesia sebagai negara dengan garis pantai dan lautan yang luas. Semestinya, pemerintah bisa lebih optimal mengembangkan industri atau produksi garam nasional karena bagaimanapun hal itu menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibandingkan negara lain.
"Ini soal mindset dan keberpihakan negara kepada petani dan industri garam. Dengan peningkatan luas tambak garam skala ekonomi dan teknologi pengolahan, seharusnya kita bisa meningkatkan produksi garam baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
