Jakarta: Lagi-lagi kabar kebocoran data kembali ramai di media sosial. Lembaga Riset Siber menyebut puluhan juta data pribadi yang diduga bocor itu karena permasalahan tata kelola.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan kebocoran terjadi karena oleh lemahnya sistem keamanan digital Indonesia. Terutama di pemerintahaan.
"Sistem keamanan kita ini terlalu lemah di pemerintahan. Tetapi karena kita tidak memiliki security awareness yang cukup sehingga akhirnya terjadi seperti ini (kebocoran data)," ungkap Pratama Pratama dalam tayangan Newsline di Metro TV, Minggu 11 September 2022.
Menurut Pratama, masyarakat tak bisa jadi kambing hitam kebocoran data pribadi yang kerap terjadi. Pratama menyebut hal ini tak akan terjadi jika pemerintah memiliki security awareness.
Pratama menyarankan pemerintah segera membuat tim investigasi untuk mengecek seluruh sistem pemerintah. Pratama juga mengimbau pemerintah membuat standar keamanan informasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan siber, terutama mereka yang menyimpan data masyarakat.
Pemerintah didesak segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang tak kunjung kelar. Kehadiran beleid ini akan memaksa semua penyelenggara sistem elektronik memperkuat sistem yang mereka miliki.
Untuk masyarakat, dia mengimbau seluruh pengguna internet untuk bijak. Masyarakat perlu membatasi data-data yang dapat dibagikan kepada orang lain. (Ainun Kusumaningrum)
Jakarta: Lagi-lagi kabar kebocoran data kembali ramai di media sosial. Lembaga Riset Siber menyebut puluhan juta data pribadi yang diduga bocor itu karena permasalahan tata kelola.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan kebocoran terjadi karena oleh lemahnya sistem keamanan digital Indonesia. Terutama di pemerintahaan.
"Sistem keamanan kita ini terlalu lemah di pemerintahan. Tetapi karena kita tidak memiliki
security awareness yang cukup sehingga akhirnya terjadi seperti ini (kebocoran data)," ungkap Pratama Pratama dalam tayangan
Newsline di
Metro TV, Minggu 11 September 2022.
Menurut Pratama, masyarakat tak bisa jadi kambing hitam kebocoran data pribadi yang kerap terjadi. Pratama menyebut hal ini tak akan terjadi jika pemerintah memiliki
security awareness.
Pratama menyarankan pemerintah segera membuat tim investigasi untuk mengecek seluruh sistem pemerintah. Pratama juga mengimbau pemerintah membuat standar keamanan informasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan siber, terutama mereka yang menyimpan data masyarakat.
Pemerintah didesak segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang tak kunjung kelar. Kehadiran beleid ini akan memaksa semua penyelenggara sistem elektronik memperkuat sistem yang mereka miliki.
Untuk masyarakat, dia mengimbau seluruh pengguna internet untuk bijak. Masyarakat perlu membatasi data-data yang dapat dibagikan kepada orang lain.
(Ainun Kusumaningrum) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
