Jakarta: Viral di media sosial Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil marah kepada pemerintah. Bahkan Muhammad Adil mengancam akan bergabung ke negara Malaysia jika pemerintah tidak mau serius mengurus daerah yang ia pimpin.
Hal itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November 2022 lalu. Video Muhammad Adil kini beredar luas dan viral di media sosial.
"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami (daerah) kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem," ujarnya.
Adil menambahkan, idealnya jika daerah miskin memiliki minyak yang terus dieksploitasi pemerintah, seharusnya daerah tersebut menjadi prioritas. Namun yang membuat Adil semakin gusar adalah fakta kalau pendapatan tambang minyak di Meranti meningkat drastis namun jatah untuk daerah mereka justru dipangkas dan berkurang drastis.
"Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah," ujarnya lagi.
Ancam angkat senjata
Tak hanya itu saja, Adil juga dengan tegas di depan forum mengeluarkan pernyataan terkait daerah Meranti angkat senjata.
"Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin," ucap Adil.
Ucapan Muhammad Adil kategori makar
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan ancaman bergabung dengan negara tetangga disampaikan Muhammad karena kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpotensi masuk kategori makar.
"Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," kata Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meminta Muhammad mempertanggunjawabkan pernyataannya tersebut. Sebab, dianggap provokatif.
"Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ‘ancaman’ menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif," sambungnya.
Seharunsya, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Bupati Meranti Muhammad dan Kemenkeu saling buka data terkait DBH.
"Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” ujar dia.
Jakarta:
Viral di media sosial
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil marah kepada pemerintah. Bahkan Muhammad Adil mengancam akan bergabung ke negara Malaysia jika pemerintah tidak mau serius mengurus daerah yang ia pimpin.
Hal itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November 2022 lalu. Video Muhammad Adil kini beredar luas dan viral di media sosial.
"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami (daerah) kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem," ujarnya.
Adil menambahkan, idealnya jika daerah miskin memiliki minyak yang terus dieksploitasi pemerintah, seharusnya daerah tersebut menjadi prioritas. Namun yang membuat Adil semakin gusar adalah fakta kalau pendapatan tambang minyak di Meranti meningkat drastis namun jatah untuk daerah mereka justru dipangkas dan berkurang drastis.
"Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah," ujarnya lagi.
Ancam angkat senjata
Tak hanya itu saja, Adil juga dengan tegas di depan forum mengeluarkan pernyataan terkait daerah Meranti angkat senjata.
"Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin," ucap Adil.
Ucapan Muhammad Adil kategori makar
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan ancaman bergabung dengan negara tetangga disampaikan Muhammad karena kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpotensi masuk kategori makar.
"Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," kata Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meminta Muhammad mempertanggunjawabkan pernyataannya tersebut. Sebab, dianggap provokatif.
"Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ‘ancaman’ menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif," sambungnya.
Seharunsya, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Bupati Meranti Muhammad dan Kemenkeu saling buka data terkait DBH.
"Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(PRI)
