Jakarta: Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjadi pembicara dalam forum diskusi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, bertema How to Better Implement Parliament in the 2030 Agenda. Dia memaparkan peran parlemen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Nurhayati menyebutkan, ada beberapa upaya yang dilakukan DPR RI untuk mewujudkan TPB, di antaranya melokalkan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi TPB. Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami tujuan TPB.
"Di Indonesia, kami lebih sering menyebutnya TPB dibandingkan SDGs (Sustainable Development Goals)," kata Nurhayati, dikutip Dpr.go.id, Rabu, 24 Juli 2019.
Politikus Demokrat itu mengungkapkan, upaya lain yang dilakukan agar TPB dirasakan oleh masyarakat yaitu membentuk Task Force on SDGs. Satuan ini bertugas meningkatkan partisipasi DPR dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar sejalan dengan TPB.
"Dalam penyusunan produk legislasi yang sejalan dengan TPB, memperkuat kapasitas dan awareness anggota DPR RI terhadap TPB, mendorong kebijakan anggaran untuk mendukung program TPB, menjalin kemitraan strategis dengan beragam stakeholder baik di level global, nasional, maupun lokal, serta menjadi focal point parlemen Indonesia untuk TPB," katanya.
Nurhayati mengatakan, Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan untuk mendukung pencapaian TPB, di antaranya politik anggaran terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
"Indonesia berhasil melakukan pengalokasian sebesar 20 persen dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan, serta 5 persen untuk sektor kesehatan," ujar dia.
Jakarta: Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjadi pembicara dalam forum diskusi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, bertema How to Better Implement Parliament in the 2030 Agenda. Dia memaparkan peran parlemen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Nurhayati menyebutkan, ada beberapa upaya yang dilakukan DPR RI untuk mewujudkan TPB, di antaranya melokalkan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi TPB. Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami tujuan TPB.
"Di Indonesia, kami lebih sering menyebutnya TPB dibandingkan SDGs (Sustainable Development Goals)," kata Nurhayati, dikutip
Dpr.go.id, Rabu, 24 Juli 2019.
Politikus Demokrat itu mengungkapkan, upaya lain yang dilakukan agar TPB dirasakan oleh masyarakat yaitu membentuk Task Force on SDGs. Satuan ini bertugas meningkatkan partisipasi DPR dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar sejalan dengan TPB.
"Dalam penyusunan produk legislasi yang sejalan dengan TPB, memperkuat kapasitas dan awareness anggota DPR RI terhadap TPB, mendorong kebijakan anggaran untuk mendukung program TPB, menjalin kemitraan strategis dengan beragam stakeholder baik di level global, nasional, maupun lokal, serta menjadi focal point parlemen Indonesia untuk TPB," katanya.
Nurhayati mengatakan, Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan untuk mendukung pencapaian TPB, di antaranya politik anggaran terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
"Indonesia berhasil melakukan pengalokasian sebesar 20 persen dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan, serta 5 persen untuk sektor kesehatan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
