Jakarta: Aktivis sekaligus pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengaku bakal menyetop mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Marco ditunjuk Anies Baswedan menjadi bagian Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir.
"Mohon maaf kalau dulu teman-teman mengenal saya aktivis yang vokal, sekarang saya harus menjadi pendiam," ujar Marco di Balai Kota, Selasa, 26 Juni 2018.
Sebagai aktivis, Marco dikenal kerap kontra dengan kebijakan pemerintah terutama isu lingkungan. Ia juga tak pernah absen mengkritik gaya kepemimpinan gubernur yang lupa melibatkan masyarakat dalam rencana pembangunan kota.
Khusus di DKI Jakarta, Marco tercatat produktif mengkritik Gubernur DKI Jakarta era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, kritik Marco dianggap tendensius saat mengomentari kebijakan tata tuang dalam proyek Taman Kalijodo.
Marco juga selalu tak setuju dan dianggap paling rajin meributkan proyek reklamasi di pesisir Jakarta. Sikap itu kemudian disalurkan dalam konsep janji politik di Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama pasangan Anies-Sandi.
(Baca juga: Marco Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir)
Saat bergabung dengan TGUPP besutan Anies, Marco mengaku hanya akan bekerja di balik layar. Ia bakal memberikan saran tertutup untuk dijadikan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami kerja di dapur dan bukan urusan kami sampaikan kepada kalian (wartawan). Tidak boleh tanya lagi kepada kami, gubernur saja, kecuali gubernur yang meminta kami. Penjelasan kami memerinci apa yang sudah diputuskan, bukan membuat wacana," beber dia.
Dalam tim itu, Marco ditemani beberapa pakar sebagai anggota. Meraka yakni Ahli Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin, Mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irvan Pulunga, dan Dirjen Kelautan Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP3K KKP) Sudirman Saad.
"Sekali lagi saya sampaikan, kami tidak menyampaikan apa yang belum diputuskan gubernur. Kalau dia belum bilang kami tidak bilang, kami tidak mau membuat heboh," kata dia.
Jakarta: Aktivis sekaligus pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengaku bakal menyetop mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Marco ditunjuk Anies Baswedan menjadi bagian Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir.
"Mohon maaf kalau dulu teman-teman mengenal saya aktivis yang vokal, sekarang saya harus menjadi pendiam," ujar Marco di Balai Kota, Selasa, 26 Juni 2018.
Sebagai aktivis, Marco dikenal kerap kontra dengan kebijakan pemerintah terutama isu lingkungan. Ia juga tak pernah absen mengkritik gaya kepemimpinan gubernur yang lupa melibatkan masyarakat dalam rencana pembangunan kota.
Khusus di DKI Jakarta, Marco tercatat produktif mengkritik Gubernur DKI Jakarta era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, kritik Marco dianggap tendensius saat mengomentari kebijakan tata tuang dalam proyek Taman Kalijodo.
Marco juga selalu tak setuju dan dianggap paling rajin meributkan proyek reklamasi di pesisir Jakarta. Sikap itu kemudian disalurkan dalam konsep janji politik di Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama pasangan Anies-Sandi.
(Baca juga:
Marco Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir)
Saat bergabung dengan TGUPP besutan Anies, Marco mengaku hanya akan bekerja di balik layar. Ia bakal memberikan saran tertutup untuk dijadikan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami kerja di dapur dan bukan urusan kami sampaikan kepada kalian (wartawan). Tidak boleh tanya lagi kepada kami, gubernur saja, kecuali gubernur yang meminta kami. Penjelasan kami memerinci apa yang sudah diputuskan, bukan membuat wacana," beber dia.
Dalam tim itu, Marco ditemani beberapa pakar sebagai anggota. Meraka yakni Ahli Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin, Mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irvan Pulunga, dan Dirjen Kelautan Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP3K KKP) Sudirman Saad.
"Sekali lagi saya sampaikan, kami tidak menyampaikan apa yang belum diputuskan gubernur. Kalau dia belum bilang kami tidak bilang, kami tidak mau membuat heboh," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
