Suasana rumah duka Wapres ke-9 RI Hamzah Haz, di Jakarta. Foto: Medcom.id/AL Abrar

Rektor Paramadina Bandingkan Hamzah Haz dengan Politikus Zaman Now

Imanuel R Matatula • 24 Juli 2024 14:58

Jakarta: Indonesia kembali berduka setelah meninggalnya Wakil Presiden ke-9 RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. Kesedihan tersebut ikut dirasakan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai Hamzah Haz adalah sosok pemimpin matang dan wakil presiden yang negarawan, sertamenyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi. Menurutnya susah menemukan seorang politikus seperti sosok Hamzah saat ini. “Tidak ada politikus yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an. Tidak hanya menulis, tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR, dimana ia sekaligus sebagai pimpinan partai oposisi yang loyal,” kata Didik dalam keterangnnya, Rabu, 24 juli 2024. Didik membandingkan sepak terjang Hamzah dengan politikus saat ini yang menurutnya melalui cara-cara yang cenderung lebih instan dan tidak berfokus pada pemikiran masyarakat. Berbeda dengan politikus zaman dulu yang ditempa oleh zaman. “Zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekadar populer dan cuma menyukai mainan anak-anak,” ucap Didik. Hal tersebut sangat berbeda dengan zaman Hamzah saat menjadi wakil presiden yang bersaing dengan SBY dan banyak menulis pemikirannya di media besar nasional pada era 1980 dan 1990-an. “Politikus zaman dulu matang ditempa zaman dan selalu bergulat dengan ide kebangsaan, tidak berbeda jauh dari generasi politikus pemikir 2-3 dekade sebelumnya. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Soedjatmoko dan pemimpin lainnya,” ungkapannya. Kata dia, ada hal yang dapat ditiru dari sosok Hamzah, yakni komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional. “Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan. Sebagai contoh, 20 tahun lalu terjadi krisis APBN, Hamzah Haz turun gunung untuk ikut menyelesaikannya,” ucap Didik. Ada pula kejadian pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 yaitu prokontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang mana bisa mengarah ke krisis politik. Saat itu Hamzah berperan langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik. “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana, meskipun kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” kata Didik. Kepergian Hamzah untuk selamanya, kata Didik tak ada lagi penjaga APBN. APBN rusak pada sisi penerimaan, lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah; kabupaten/kota, provinsi serta kementerian dan lembaga negara. “Apa yang dilakukan politikus sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz,” ungkap Didik. Didik sedikit mengungkit kasus Perpu 01 dan utang Rp1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan covid-19. Menurutnya hal tersebut adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan. “Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun dan bunga yang harus dibayar menguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp500 triliun,” tambahnya.

Didik membandingkan sepak terjang Hamzah dengan politikus saat ini yang menurutnya melalui cara-cara yang cenderung lebih instan dan tidak berfokus pada pemikiran masyarakat. Berbeda dengan politikus zaman dulu yang ditempa oleh zaman.

“Zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekadar populer dan cuma menyukai mainan anak-anak,” ucap Didik.

Hal tersebut sangat berbeda dengan zaman Hamzah saat menjadi wakil presiden yang bersaing dengan SBY dan banyak menulis pemikirannya di media besar nasional pada era 1980 dan 1990-an.

“Politikus zaman dulu matang ditempa zaman dan selalu bergulat dengan ide kebangsaan, tidak berbeda jauh dari generasi politikus pemikir 2-3 dekade sebelumnya. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Soedjatmoko dan pemimpin lainnya,” ungkapannya.

Kata dia, ada hal yang dapat ditiru dari sosok Hamzah, yakni komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional.

“Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan. Sebagai contoh, 20 tahun lalu terjadi krisis APBN, Hamzah Haz turun gunung untuk ikut menyelesaikannya,” ucap Didik.

Ada pula kejadian pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 yaitu prokontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang mana bisa mengarah ke krisis politik. Saat itu Hamzah berperan langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

“Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana, meskipun kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” kata Didik.

Kepergian Hamzah untuk selamanya, kata Didik tak ada lagi penjaga APBN. APBN rusak pada sisi penerimaan, lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah; kabupaten/kota, provinsi serta kementerian dan lembaga negara.

“Apa yang dilakukan politikus sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz,” ungkap Didik.

Didik sedikit mengungkit kasus Perpu 01 dan utang Rp1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan covid-19. Menurutnya hal tersebut adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan.

“Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun dan bunga yang harus dibayar menguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp500 triliun,” tambahnya.