Penyediaan PKMK Dinilai Optimalkan Penanganan Stunting

Jakarta: Pemerintah didorong memfasilitasi pangan untuk keperluan medis khusus (PKMK). Fasilitas tersebut diyakini efektif mengoptimalkan penanganan stunting di Indonesia. PKMK merupakan asupan gizi tinggi yang disediakan bagi anak-anak yang sudah terkena stunting. "Kalau kemudian jadi prioritas nasional, gimana caranya menurunkan stunting jika kemudian dikatakan bahwa stunting tidak ditanggung pemerintah dan hanya mengintervensi melalui upaya pencegahan. PKMK juga menjadi salah satu cara untuk menurunkan stunting," kata anggota Komisi IX Fraksi Partai keadilan Sosial (PKS), Netty Prasetiyani Heryawan, dalam keterangan yang dikutip Selasa, 5 Desember 2023. Menurut dia, saat ini pendekatan fokus ke pencegahan dengan perbaikan data dan angka. Netty menyebut penurunan prevelansi stunting melalui langkah itu merupakan hal positif, namun penting juga memastikan anak-anak yang terkena stunting mendapat perawatan.   Meskipun aspek pencegahan menjadi proritas utama, kata Netty, namun penanganan anak-anak yang terkena stunting jangan sampai dilupakan. Pemerintah, kata dia, mesti memastikan peluang pemulihan bagi mereka melalui pemberian PKMK. Direktur Eksekutif Habibie Institute Public Policy and Governance (HIPPG), Widya Leksmanawati Habibie, sepakat dengan dorongan itu. Menurut dia, PKMK merupakan intervensi gizi yang spesifik dan efektif menurunkan angka stunting. “Penting bagi pemerintah untuk segera mengakselerasi penetapan kebijakan yang efektif dan konsisten di seluruh Indonesia. Kebijakan ini harus mencakup alokasi anggaran yang memadai, pelatihan, serta pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan program di lapangan," kata dia. Widya optimistis dengan upaya ini pemerintah dapat memastikan anak-anak di seluruh negeri mendapatkan akses yang setara ke intervensi gizi spesifik. Sehingga, dapat membantu mereka tumbuh sehat dan mencapai potensi penuh. Di sisi lain, dia melihat pemerintah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan upaya penurunan angka stunting. Khususnya, dalam menjamin ketersediaan PKMK bagi anak yang terkena stunting. "Langkah ini akan membantu menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi anak-anak Indonesia, sekaligus membantu mencapai target nasional untuk mengurangi tingkat stunting,” pungkasnya. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengakui pemberian PKMK belum dicover pemerintah. Sebab, hal tersebut mesti dilakukan spesialis anak dan pembiayaannya masih bersifat mandiri. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalucia menyebut ada format yang tengah digodok dalam formularium nasional (Fornas) terkait penanganan stunting. Penyediaan PKMK merupakan salah satu yang didorong, namun melihat rekomendasi dan penilaian dokter spesialis anak. “PKMK ini sudah kami bahas di Fornas yang akan difinalisasi dalam waktu dekat. Termasuk di antaranya adalah pencantuman PKMK ini,” ujar Rizka.