Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Selama Libur Lebaran hingga MK Panggil 4 Menteri Pekan Ini

Jakarta: Sejumlah pemberitaan di kanal Nasional Medcom.id pada  Senin, 1 April 2024, menarik perhatian pembaca. Beberapa di antaranya menjadi populer, khususnya perihal Lebaran 2024.  Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Jakarta selama libur Lebaran 2024. Ketentuan peniadaan ganjil genap berlaku saat libur Lebaran 2024 selama sepekan yakni mulai 8 hingga 15 April 2024. "Ganjil genap libur lebaran tidak berlaku. Itu (saat) cuti bersama (ganjil genap) juga tak berlaku," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Senin, 1 April 2024.   Informasi ini juga diunggah di akun media sosial Instagram @dishubdkijakarta. Ketentuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024. (Selengkapnya baca di sini) Kedua, Polda Metro Jaya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat Jaya 2024 dalam rangka pengamanan perayaan hari raya Idulfitri 1445 H. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, operasi itu melibatkan 4.105 personel gabungan untuk 1.640 wilayah sasaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya.  "Dengan sasaran mengamankan meliputi orang, barang, tempat maupun kegiatan di 1.640 lokasi selama 13 hari yang dimulai pada tanggal 4 April 2024 hingga 16 April 2024 dengan melibatkan 4.105 personel yang terdiri dari 3.514 personel Polri, 100 personel TNI dan 491 personel Pemda," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin, 1 April 2024.   Karyoto mengatakan, operasi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kelancaran lalu lintas kepada masyarakat yang merayakan hari raya Idulfitri. Ia berharap, lalu lintas juga dapat berjalan lancar selama pelaksanaan mudik lebaran. (Selengkapnya baca di sini) Ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat, 5 April 2024. "Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2024. Suksesor Anwar Usman itu menyampaikan pemanggilan tersebut merupakan kesepakatan para Hakim Konstitusi. Kesepakatan diambil pada rapat yang dilakukan pada pagi tadi. (Selengkapnya baca di sini)