Kominfo kewalahan untuk menindak pihak ketiga dalam penyebaran konten asusila. Foto; Dok/Metro TV
Kominfo kewalahan untuk menindak pihak ketiga dalam penyebaran konten asusila. Foto; Dok/Metro TV

Newsline

Kominfo: Belum Ada Regulasi untuk Menjerat Pihak Ketiga dalam Penyebaran Konten Asusila

Nasional Kominfo media sosial pornografi asusila Newsline Eksibisionis Siskaeee
MetroTV • 10 Desember 2021 17:38
Jakarta: Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup hampir dua juta konten pornografi, namun masih saja banyak kasus penyebaran konten asusila di jagat maya. Apalagi, belum ada payung hukum untuk menjerat keterlibatan pihak ketiga dalam penyebaran konten pornografi.
 
“PR nya adalah aplikasi ketiga untuk mengakses konten pornografi. Kita belum memiliki payung hukum yang cukup kuat dan eksplisit untuk melakukan penanganan terhadap aplikasi ketiga,” ujar Juru Bicara Kemenkominfo Dedi Permadi dalam tayangan Newsline di Metro TV, Rabu, 9 Desember 2021.
 
Dedi menyebut pihaknya telah mempersiapkan untuk membuat regulasi hal tersebut. Berbagai cara pun telah diupayakan baik melalui regulasi, melakukan upgrade teknologi, atau juga dari sumber daya manusianya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Regulasi, teknologi dan sumber daya manusianya terus dievaluasi untuk bisa menemukan formulasi yang tepat untuk penanganan,” kata Dedi.
 
Dedi mengingatkan terkait penyebaran konten negatif di media sosial terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang pertama berada di hulu yaitu kesadaran masyarakat untuk tidak mengakses ataupun menyebarluaskan konten asusila.
 
Menurut Dedi, literasi digital di masyarakat perlu ditingkatkan. Hal tersebut agar masyarakat dapat menggunakan internet secara positif.
 
“Menanggulangi konten-konten negatif ini tentu dengan peningkatan literasi digital di masyarakat. Sebanyak apapun konten negatif di media sosial, kalau masyarakatnya sudah melek digital maka tidak akan diakses,” jelasnya.
 
Pihak selanjutnya yang bertanggungjawab yaitu Kemenkominfo dalam memoderasi atau menangani konten-konten yang melanggar undang-undang. Kemudian, pihak terakhir yaitu penegak hukum.
 
“Terakhir, penegakan hukum. Kepolisian bisa mengidentifikasi kasus kasus mana saja yang layak untuk dinaikan untuk penyidikan,” ucap Dedi. (Widya Finola Ifani Putri)
 
(MBM)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif