medcom.id, Jakarta: Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi mengatakan TNI, Polri, maupun BIN tidak dalam posisi yang benar-benar netral sekalipun berulang kali ketiga pemimpin institusi tersebut mengklaim netral di Pemilu Presiden 2014.
“Manuver oknum dari tiga institusi keamanan tersebut ditemukan di lapangan. Berbagai indikasi ketidaknetralan itu berujung pada tercorengnya penyelenggara pemilu presiden,” kata Muradi kepada wartawan saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/7/2014).
Ia mengatakan pengondisian dan pengarahan dukungan untuk salah satu calon secara massif telah mencederai hakikat pelaksanaan pilpres.
"Langkah itu mengancam dua substansi yakni legitimasi dan tercederainya esensi institusi keamanan yang profesional," ujarnya.
Muradi mendesak institusi keamanan harus secara efektif memastikan bahwa personel dan anggotanya tetap berlaku netral dan menjaga jarak dari praktik politik saat ini.
"Lakukan pengawasan internal dengan mengedepankan hukuman maksimal bagi oknum anggota dan personel yang tertangkap tangan dan terindikasi tidak netral. Masing-masing internal institusi keamanan harus membentuk semacam satgas khusus untuk memantau tugas dan keterlibatan oknum personel," kata Muradi.
Langkah terakhir ialah mengintegrasikan pengawasan internal tersebut dengan Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya.
"Namun, yang paling penting ialah posisi pemimpin masing-masing institusi keamanan harus tetap berkomitmen netral dan menjaga jarak," jelasnya. (*)
medcom.id, Jakarta: Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi mengatakan TNI, Polri, maupun BIN tidak dalam posisi yang benar-benar netral sekalipun berulang kali ketiga pemimpin institusi tersebut mengklaim netral di Pemilu Presiden 2014.
“Manuver oknum dari tiga institusi keamanan tersebut ditemukan di lapangan. Berbagai indikasi ketidaknetralan itu berujung pada tercorengnya penyelenggara pemilu presiden,” kata Muradi kepada wartawan saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/7/2014).
Ia mengatakan pengondisian dan pengarahan dukungan untuk salah satu calon secara massif telah mencederai hakikat pelaksanaan pilpres.
"Langkah itu mengancam dua substansi yakni legitimasi dan tercederainya esensi institusi keamanan yang profesional," ujarnya.
Muradi mendesak institusi keamanan harus secara efektif memastikan bahwa personel dan anggotanya tetap berlaku netral dan menjaga jarak dari praktik politik saat ini.
"Lakukan pengawasan internal dengan mengedepankan hukuman maksimal bagi oknum anggota dan personel yang tertangkap tangan dan terindikasi tidak netral. Masing-masing internal institusi keamanan harus membentuk semacam satgas khusus untuk memantau tugas dan keterlibatan oknum personel," kata Muradi.
Langkah terakhir ialah mengintegrasikan pengawasan internal tersebut dengan Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya.
"Namun, yang paling penting ialah posisi pemimpin masing-masing institusi keamanan harus tetap berkomitmen netral dan menjaga jarak," jelasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
