Ciamis: Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tidak asal menggadaikan sertifikat tanah. Warga harus menghitung secara rinci keuangannya agar mudah menebus kembali dari bank.
Hal itu ditegaskan Presiden saat memberikan 5.447 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di lima daerah di Jawa Barat. Daerah tersebut adalah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala Negara menyadari sebagian besar penerima sertifikat berniat menggadaikannya di bank. Hal itu terjadi di semua daerah. Presiden tak mempermasalahkannya. Tapi, masyarakat harus menghitung kembali keuangannya.
"Sudah pegang sertifikat pengennya disekolahkan. Enggak hanya di Jawa Barat, di Banten, Jawa Timur juga sama. Saya hanya mengingatkan tolong dihitung, dikalkulasi. Bisa dibayar tidak, dapat dicicil tidak," kata Presiden di Lapangan Lokasanah, Ciamis, Jawa Barat, Selasa, 16 Januari 2018.
Ia tak ingin masyarakat menggadaikan sertifikatnya hanya untuk pamer. Contohnya, meminjam uang sekitar Rp500 juta dari bank dan setengahnya untuk mencicil mobil.
Baca: Presiden Tunggu Janji Menteri ATR Selesaikan Persoalan Sertifikat Tanah
Tapi belum sampai enam bulan mencicil, tidak mampu bayar sehingga mobil ditarik dan sertifikat raib. Karena itu, Presiden mengingatkan agar sertifikat dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Saya titip kalau sudah dihitung dan dicicil silakan pinjam ke bank. Kalau sudah pinjam ke bank, kalau mau usaha silakan pakai semua. Kalau ada keuntungan di tabung, ada Rp5 juta ditabung, ada Rp3 juta ditabung. Nanti kalau mau buat beli mobil terserah. Jangan uang pinjam bank untuk beli mobil," kata Presiden.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga berpesan agar sertifikat dijaga dengan baik. Ia meminta sertifikat diberi plastik agar tidak rusak. Ia juga mengingatkan para penerima sertifikat untuk menggandakannya untuk cadangan jika sertifikat aslinya hilang.
"Tolong di plastik, difotokopi agar kalau hilang ngurusnya ke BPN mudah," kata Presiden.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nN9DY6rK" allowfullscreen></iframe>
Ciamis: Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tidak asal menggadaikan sertifikat tanah. Warga harus menghitung secara rinci keuangannya agar mudah menebus kembali dari bank.
Hal itu ditegaskan Presiden saat memberikan 5.447 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di lima daerah di Jawa Barat. Daerah tersebut adalah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala Negara menyadari sebagian besar penerima sertifikat berniat menggadaikannya di bank. Hal itu terjadi di semua daerah. Presiden tak mempermasalahkannya. Tapi, masyarakat harus menghitung kembali keuangannya.
"Sudah pegang sertifikat pengennya disekolahkan. Enggak hanya di Jawa Barat, di Banten, Jawa Timur juga sama. Saya hanya mengingatkan tolong dihitung, dikalkulasi. Bisa dibayar tidak, dapat dicicil tidak," kata Presiden di Lapangan Lokasanah, Ciamis, Jawa Barat, Selasa, 16 Januari 2018.
Ia tak ingin masyarakat menggadaikan sertifikatnya hanya untuk pamer. Contohnya, meminjam uang sekitar Rp500 juta dari bank dan setengahnya untuk mencicil mobil.
Baca: Presiden Tunggu Janji Menteri ATR Selesaikan Persoalan Sertifikat Tanah
Tapi belum sampai enam bulan mencicil, tidak mampu bayar sehingga mobil ditarik dan sertifikat raib. Karena itu, Presiden mengingatkan agar sertifikat dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Saya titip kalau sudah dihitung dan dicicil silakan pinjam ke bank. Kalau sudah pinjam ke bank, kalau mau usaha silakan pakai semua. Kalau ada keuntungan di tabung, ada Rp5 juta ditabung, ada Rp3 juta ditabung. Nanti kalau mau buat beli mobil terserah. Jangan uang pinjam bank untuk beli mobil," kata Presiden.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga berpesan agar sertifikat dijaga dengan baik. Ia meminta sertifikat diberi plastik agar tidak rusak. Ia juga mengingatkan para penerima sertifikat untuk menggandakannya untuk cadangan jika sertifikat aslinya hilang.
"Tolong di plastik, difotokopi agar kalau hilang ngurusnya ke BPN mudah," kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
